Oleh : Deka Prawira )*
Pemerintah semakin memperkuat strategi penciptaan lapangan kerja melalui berbagai terobosan konkret yang menyasar langsung kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat di daerah. Upaya ini terlihat dari peluncuran skema pembiayaan Kredit Industri Padat Karya (KIPK), optimalisasi program prioritas nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, serta kolaborasi lintas kementerian untuk meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK melalui penguatan peran Bursa Kerja Khusus (BKK). Semua inisiatif ini menjadi langkah penting demi mewujudkan perekonomian yang inklusif dan mendorong terbukanya lapangan kerja yang layak hingga ke pelosok desa.
Peluncuran KIPK menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam melihat tantangan global yang berdampak pada sektor industri dalam negeri. Skema pembiayaan ini secara khusus menyasar pelaku usaha padat karya, yakni sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, dan memberikan akses kredit berbunga rendah agar modernisasi alat produksi bisa dilakukan tanpa memberatkan pelaku usaha. Pemerintah berharap melalui kebijakan ini, pelaku industri tidak hanya bertahan menghadapi tekanan pasar global, tetapi juga mampu berkembang dan menciptakan lebih banyak peluang kerja.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Ekonomi, Ferry Irawan, menjadi salah satu pejabat yang aktif memantau langsung efektivitas program ini. Ferry mengunjungi sentra industri furnitur nasional di Kabupaten Jepara, yaitu PT Talenta Java Design dan CV Garden Nia Jaya. Keduanya merupakan perusahaan yang dikenal sebagai eksportir produk furnitur dan memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
Dalam pengamatan Ferry, tantangan eksternal seperti diberlakukannya kembali tarif dagang oleh Amerika Serikat terhadap produk furnitur dari Asia, termasuk Indonesia, menjadi pukulan tersendiri bagi industri nasional. Situasi ini menuntut pelaku industri tidak hanya bergantung pada pasar ekspor tunggal, tetapi mulai melakukan diversifikasi pasar serta peningkatan efisiensi dan kualitas produk. Menurutnya, KIPK hadir sebagai salah satu solusi konkret untuk memberikan ruang pembiayaan yang lebih fleksibel agar pelaku industri bisa beradaptasi secara cepat terhadap dinamika tersebut.
Skema KIPK sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025, dan merupakan bagian integral dari kebijakan Komite Pembiayaan UMKM. Fokusnya jelas, yaitu memberikan kemudahan pembiayaan kepada pelaku usaha padat karya agar mereka bisa meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga daya saing. Ferry menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah dalam bentuk kebijakan seperti ini bukan sekadar respons sesaat, melainkan bentuk komitmen jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan industri dan penyerapan tenaga kerja di tengah tantangan global.
Tidak hanya berhenti pada aspek industri, strategi pemerintah dalam memperluas lapangan kerja juga menyasar masyarakat di daerah melalui program prioritas nasional. Deputi Diseminasi dan Media Informasi dari Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Noudhy Valdryno menyampaikan bahwa program-program seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian lokal, terutama dalam membuka akses kerja yang layak di luar kota-kota besar.
Menurut Noudhy, misi yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan kesempatan kerja hingga ke pelosok desa. Koperasi Desa Merah Putih misalnya, diyakini mampu menjadi penggerak utama perekonomian dari bawah, menciptakan peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda di pedesaan. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak muda tidak perlu lagi merantau ke kota hanya untuk mencari penghidupan. Peluang kerja yang dekat dengan tempat tinggal tidak hanya memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi beban urbanisasi.
Lebih jauh, Noudhy juga menekankan bahwa pekerjaan yang dihasilkan dari program-program prioritas ini akan memperhatikan kualitas dan kapasitas tenaga kerja, sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas lapangan kerja, tetapi juga memastikan pekerjaan tersebut layak dan sesuai dengan keahlian. Harapannya, pendapatan masyarakat dapat terdistribusi secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, pendekatan kolaboratif antar-kementerian juga menjadi strategi penting yang diadopsi untuk meningkatkan kebekerjaan, khususnya bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pentingnya pendekatan baru dalam menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, tidak cukup hanya sekadar menghubungkan elemen dasar seperti pendidikan dan industri, tetapi diperlukan keterlibatan lebih banyak pihak dari berbagai sektor agar tercipta solusi nyata yang menyeluruh.
Yassierli menjelaskan bahwa kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, telah menghasilkan langkah konkret berupa optimalisasi peran Bursa Kerja Khusus (BKK). Tujuannya adalah untuk memperkuat jembatan antara lulusan SMK dan dunia kerja, dengan memaksimalkan potensi lokal dan peluang industri yang ada. Melalui sinergi lintas sektor, peluang kerja bisa dibuka lebih luas, sekaligus meningkatkan kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan dunia kerja modern.
Menghadapi situasi global yang tidak menentu dan tantangan domestik yang terus berkembang, strategi ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Maka, penting bagi setiap lapisan masyarakat untuk mendukung dan mengawal implementasi berbagai program ini agar mampu memberikan dampak nyata. Penciptaan lapangan kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan usaha kolektif seluruh elemen bangsa. Dengan semangat kolaborasi dan pemerataan, Indonesia bisa membangun masa depan kerja yang lebih cerah, adil, dan berkelanjutan untuk semua.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute