Oleh : Umar Adi Susanto )* Peresmian Koperasi Merah Putih oleh Pemerintah di Klaten-Jawa Tengah  menandai terlaksananya babak baru dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Peluncuran koperasi tersebut bukan hanya menjadi sekadar ajang seremoni secara administratif belaka, justru merupakan pertanda dari adanya simbol yang nyata terkait gotong royong ekonomi nasional yang menekankan pada aspek partisipasi masyarakat…

Oleh : Jaka Budiman )* Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih oleh Pemerintah pada tanggal 21 Juli 2025 menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi rakyat. Kehadirannya menjadi bukti yang sangat nyata dari terjalinnya sinergi antar berbagai pihak dalam mendorong pembangunan ekonomi menjadi lebih inklusif dari desa hingga kelurahan di seluruh Indonesia. Membahas mengenai…

Jakarta, — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan baru mengenai pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi digital oleh marketplace tidak akan menimbulkan tekanan tambahan terhadap inflasi. Langkah ini justru diyakini akan memperkuat sistem perpajakan nasional dan mendorong kepatuhan tanpa membebani konsumen secara signifikan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang…

Jakarta — Pemerintah Indonesia terus mendorong optimalisasi pemungutan pajak digital sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional yang menyasar sektor ekonomi modern. Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai badan yang ditugaskan memungut Pajak Digital Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam…

Pungutan Pajak Digital Strategi Pemerintah Perkuat Keuangan Negara Oleh : Fahri Sinaga )* Transformasi digital yang melanda hampir seluruh sektor kehidupan telah mengubah wajah perekonomian global, termasuk Indonesia. Aktivitas perdagangan tidak lagi terbatas pada toko fisik, melainkan juga terjadi secara masif melalui platform daring. Menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia secara progresif menetapkan kebijakan baru dengan menunjuk e-commerce atau…

Oleh : Faranisa Diajeng)* Pemerintah Indonesia terus mendorong reformasi perpajakan untuk memastikan ketahanan fiskal dan kemandirian ekonomi nasional. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, termasuk ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan gejolak pasar digital, langkah-langkah inovatif mulai ditempuh. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah upaya intensif pemerintah dalam menggali potensi pajak dari transaksi digital, yang…

Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital adalah satu-satunya cara efektif untuk mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82 juta anak Indonesia pada akhir 2025. Nezar menyatakan bahwa penggunaan digital dalam program MBG menjadi suatu keharusan, mengingat besarnya cakupan program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi…

Oleh : Gavin Asadit )* Transformasi digital di sektor pemerintahan menjadi penggerak utama dalam memperkuat pelaksanaan Manajemen Berbasis Good Governance (MBG) secara efektif dan transparan. Seiring percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah, digitalisasi terbukti memangkas rantai birokrasi, menekan biaya, dan meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah pusat hingga daerah kini mulai serius menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan generasi emas Indonesia melalui kebijakan yang konkret dan berdampak langsung. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi sorotan publik adalah pengiriman 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) ke berbagai penjuru Tanah Air guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini…

Jakarta – Pemerintah menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional setelah melalui proses panjang yang melibatkan masukan dari para budayawan, seniman, dan pegiat tradisi. Penetapan ini dilakukan untuk memberikan ruang apresiasi terhadap peran kebudayaan dalam pembangunan bangsa, sekaligus memperkuat pengakuan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menyatakan bahwa keputusan…