Oleh: Fajar Dwi Santoso
Pilkada ulang tahun 2025 merupakan momen penting yang seyogianya dijadikan ajang untuk memperkuat fondasi demokrasi yang damai, jujur, dan adil. Di tengah dinamika politik yang kerap memanas, harapan terhadap berlangsungnya pesta demokrasi yang bermartabat menjadi komitmen bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.
Pemilu seharusnya menjadi ruang kontestasi ide dan gagasan, bukan ajang memecah belah masyarakat. Maka dari itu, menjaga ketenangan, menolak segala bentuk kekerasan dan kampanye negatif, serta meningkatkan kesadaran politik warga menjadi hal mutlak agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial.
Penjabat Wali Kota Pangkalpinang M. Unu Ibnudin menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas selama masa kampanye hingga tiba hari pemungutan suara ulang yang telah dijadwalkan pada tanggal 27 Agustus 2025. Dalam keterangannya kepada media, ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif dari semua pihak untuk menciptakan suasana yang tenang dan harmonis dalam menghadapi kontestasi politik ini.
Ia menyebut bahwa telah terjadi kesepakatan bersama antara pasangan calon, tim pemenangan, para pendukung, serta penyelenggara pemilu untuk mengedepankan prinsip damai dan tertib dalam setiap tahapan pemilu. Komitmen tersebut tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi wujud tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, M. Unu Ibnudin mengimbau masyarakat agar menjauhkan diri dari praktik politik uang, kampanye hitam, serta penyebaran isu-isu sensitif yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, setelah proses pemungutan suara usai, siapa pun yang terpilih harus diterima dan didukung sebagai pemimpin bersama. Dalam pandangannya, pemilu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan nilai-nilai persaudaraan. Justru, pemilu harus menjadi titik tolak penguatan persatuan nasional.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Pangkalpinang Sobarian menjelaskan bahwa kegiatan deklarasi kampanye damai merupakan bagian dari tahapan wajib dalam proses pemilu. Menurutnya, deklarasi ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi simbol komitmen seluruh pihak untuk menjalankan kampanye sesuai dengan asas demokrasi, yakni dengan menjunjung tinggi aturan, menghargai hak setiap warga, dan menghindari segala bentuk konflik.
Ia menambahkan bahwa kampanye bukanlah ajang untuk saling menyerang lawan politik, tetapi sarana untuk menyampaikan visi dan misi secara beradab. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga atmosfer damai sepanjang proses kampanye berlangsung.
Upaya menjaga stabilitas demokrasi juga digelorakan di wilayah timur Indonesia. Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni mengajak masyarakat Kabupaten Keerom untuk menggunakan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya pada tanggal 6 Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa kesempatan memilih pemimpin hanya datang sekali dalam lima tahun, sehingga menjadi kewajiban moral bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan tersebut.
Agus Fatoni juga menyampaikan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan demokrasi. Oleh karena itu, ia mengimbau agar warga mengajak keluarga, teman, dan tetangga untuk sama-sama hadir di tempat pemungutan suara. Pemerintah Provinsi Papua sendiri telah menerbitkan Surat Edaran yang menetapkan tanggal 6 Agustus sebagai hari libur daerah guna mempermudah masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong partisipasi yang inklusif dan luas.
Selain itu, Agus Fatoni menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sosial dan politik di Papua, khususnya di Kabupaten Keerom. Ia menyampaikan bahwa iklim yang kondusif merupakan syarat mutlak bagi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus menjauh dari praktik penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi merusak persatuan. Dalam pandangannya, narasi negatif dan provokatif hanya akan menghambat laju pembangunan dan menciptakan konflik horizontal yang tidak produktif.
Dalam konteks tersebut, Agus Fatoni mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan citra positif Papua, baik di mata nasional maupun internasional. Menurutnya, informasi yang positif mengenai keberhasilan pembangunan, toleransi antarumat beragama, dan keindahan alam Papua perlu lebih sering digaungkan melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya.
Ia menekankan bahwa dunia perlu mengetahui bahwa Papua adalah daerah yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Dengan membangun narasi yang konstruktif, citra Papua sebagai daerah yang damai dapat semakin menguat.
Dengan semakin dekatnya jadwal pelaksanaan Pilkada ulang, baik di Pangkalpinang maupun Papua, sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat menguatkan komitmen untuk menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kedamaian, menolak praktik politik yang kotor, serta membangun komunikasi politik yang sehat adalah modal penting bagi terselenggaranya demokrasi yang kuat.
Pilkada seharusnya menjadi pesta bersama, bukan arena permusuhan. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu menahan diri dari provokasi, menghindari polarisasi, dan menjadikan kontestasi politik sebagai ruang pendidikan demokrasi yang mendewasakan semua kalangan.
Pilkada ulang 2025 adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu menjalankan demokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab. Proses yang damai dan demokratis akan melahirkan pemimpin yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata rakyat. Maka, mari kita jaga Pilkada ini sebagai ruang kebersamaan, tempat bertemunya harapan rakyat dengan pemimpin masa depan yang akan membawa perubahan. Jangan biarkan perbedaan menjadi jurang pemisah. Jadikan Pilkada sebagai jembatan menuju persatuan dan kesejahteraan bersama.
Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya