PUIC OKI Digelar, Indonesia Tunjukkan Kepemimpinan Dunia Islam

Jakarta – Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC OKI) ke-19 yang digelar pada 12–15 Mei 2025. DPR RI sebagai tuan rumah memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan diplomasi dunia Islam dengan mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.” Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani…

Read More

Peran Strategis Indonesia Dorong Isu Perempuan dalam PUIC OKI 2025

Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Mardani Ali Sera, mengatakan Indonesia memiliki peran strategis untuk isu Perempuan dalam Parliamentary Union of the OIC (PUIC) atau Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-19 tahun 2025. Dalam forum tersebut, BKSAP mendorong negara-negara OKI untuk bisa membahas isu Perempuan yang dinilai memiliki arti penting….

Read More

Lewat Forum PUIC, Indonesia Dorong Negara OKI Satukan Langkah Wujudkan Perdamaian

Jakarta – Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di kompleks parlemen, Senayan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut momentum ini sebagai kehormatan besar sekaligus tanggung jawab penting bagi Indonesia. “Kami ingin menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat solidaritas negara Islam dalam menghadapi tantangan global,…

Read More

Jadi Tuan Rumah PUIC 2025, Indonesia Perkuat Solidaritas Dunia Islam

Jakarta — Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Konferensi Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) tahun 2025. Penunjukan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat solidaritas dunia Islam. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina hingga pemberdayaan perempuan akan menjadi isu yang dibahas dalam…

Read More

Pemerintah Akan Hapus Outsourcing untuk Keadilan Ketenagakerjaan

JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya merupakan langkah signifikan dalam memastikan keadilan ketenagakerjaan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, menegaskan komitmennya untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil melalui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini nantinya akan berperan sebagai penasihat strategis dalam merancang…

Read More

Pemerintah Serius Hapus Outsourcing Demi Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan langkah konkret untuk menghapus sistem outsourcing atau tenaga kerja alih daya yang selama ini dianggap menimbulkan ketidakadilan bagi para buruh. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa rencana ini merupakan wujud nyata perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap nasib para pekerja. “Penghapusan Outsourcing ini adalah bentuk kepedulian Presiden dalam…

Read More

Dengarkan Aspirasi Pekerja, Pemerintah Segera Hapus Outsourcing

Oleh : Wiji Adrianto )* Pemerintah bersiap menghapus sistem outsourcing. Komitmen ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025. Pemerintah berencana untuk segera menghapus sistem outsourcing. Langkah ini merupakan angin segar bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia, terutama bagi jutaan buruh yang selama ini terjebak dalam sistem alih daya yang tidak memberikan…

Read More

Mewujudkan Keadilan Ketenagakerjaan Melalui Rencana Penghapusan Outsourcing

Oleh : Andi Ramadhan )* Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya menandai babak baru dalam perjalanan ketenagakerjaan nasional. Dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, Presiden menyampaikan tekadnya membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan menjadi penasehat strategis bagi pemerintah dalam menyusun arah kebijakan ketenagakerjaan. Langkah ini bukan semata-mata respons…

Read More

Satgas Anti Premanisme, Berantas Oknum Preman Resahkan Masyarakat

JAKARTA – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan atau yang dikenal dengan Satgas Antipremanisme sebagai respons atas maraknya praktik pemalakan, pemerasan, dan intimidasi oleh oknum-oknum preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi nasional. Anggota Komisi II DPR RI, Abdullah, menyambut positif langkah tersebut. Ia…

Read More