Month: October 2025

Oleh: Hardian Pratama )* Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir dengan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.  MBG tidak hanya menjawab persoalan klasik mengenai ketahanan gizi nasional, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. Dalam kurun waktu satu tahun,…

Jakarta – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, komitmen untuk menghadirkan keadilan sosial di seluruh penjuru negeri mulai tampak nyata. Salah satu wujudnya terlihat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menempatkan daerah terdepan, terpencil, dan terluar (3T) sebagai prioritas utama. Program ini bukan hanya langkah untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga strategi memperkuat ekonomi…

Jakarta – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah capaian positif mulai dirasakan masyarakat. Stabilitas ekonomi terjaga, kesejahteraan meningkat, dan berbagai program sosial berjalan efektif. Salah satu yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini menjadi simbol nyata kehadiran pemerintah untuk rakyat. Menteri Keuangan, Purbaya…

Oleh: Firly Tsaqila )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka terus menunjukkan hasil nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Salah satu capaian penting yang kini menjadi sorotan adalah keberhasilanpenyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun pemerintahan, tercatat lebih dari 129 ribuunit rumah subsidi telah berhasil direalisasikan, menjadi bukti komitmen kuatpemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, terutama di bidang perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikanbahwa percepatan pembangunan rumah subsidi merupakan prioritas utama pemerintahdi bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.  Menurut Presiden, pemerintah menilai hunian layak dan terjangkau bukan hanyakebutuhan dasar, tetapi juga fondasi kesejahteraan keluarga Indonesia. Karena itu, kuota rumah subsidi tahun ini ditingkatkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Peningkatan tersebut mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadapmasyarakat kecil yang selama ini kesulitan mengakses perumahan. Dari awal tahun hingga 15 September, realisasi akad dan pembangunan telahmencapai lebih dari 221 ribu unit, termasuk rumah yang sudah diserahkan, sedangdalam proses pembangunan, serta yang telah mendapat persetujuan kredit. Angka inimenggambarkan efektivitas kebijakan dan kerja nyata di lapangan. Pemerintahmemastikan bahwa setiap unit rumah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan. Untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga memperkenalkan terobosan baru melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Maruarar menjelaskan bahwa kebijakan senilaiRp130 triliun ini merupakan sejarah baru, karena untuk pertama kalinya KUR diarahkankhusus bagi sektor perumahan rakyat. Program ini mencakup dukungan dari sisi suplaimaupun permintaan agar industri perumahan tumbuh lebih cepat dan inklusif. Dari sisi suplai, sekitar Rp117 triliun dialokasikan untuk membantu kontraktor, pengembang, dan toko bangunan mendapatkan akses modal dengan bunga yang disubsidi hingga 5 persen. Dengan skema ini, pelaku sektor perumahan dapatmeminjam dengan bunga sekitar 6 persen saja. Kebijakan tersebut diharapkan menjagastabilitas harga rumah agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendahsekaligus memperkuat rantai pasok industri konstruksi nasional. Sedangkan dari sisi permintaan, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaanbagi masyarakat yang memanfaatkan rumahnya sebagai tempat usaha, sepertihomestay, rumah makan, atau warung. Dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dan bunga ringan sebesar 6 persen, kebijakan ini tidak hanya membantu masyarakatmemiliki rumah, tetapi juga memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraanmelalui kegiatan ekonomi produktif di tingkat rumah tangga. Pendekatan inimencerminkan perhatian Presiden Prabowo terhadap penguatan ekonomi rakyat, khususnya pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa sektor perumahan rakyat menjadi prioritas utama PresidenPrabowo. Pemerintah menyadari bahwa hingga kini masih banyak warga yang belummemiliki rumah layak huni, sehingga langkah percepatan harus terus dilakukan. AHY menilai bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol kesejahteraandan kehormatan keluarga Indonesia. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagaiskema pembiayaan agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses kepemilikan rumah. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari gubernurhingga bupati dan wali kota, untuk bersama-sama mengawal program ini. Pembangunan perumahan rakyat diharapkan tidak hanya mengurangi backlog rumahnasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di berbagai sektor terkait. Selain fokus pada pembangunan fisik rumah, pemerintah juga menekankan pentingnyaintegrasi antara kebijakan perumahan dan tata ruang. AHY menjelaskan bahwapenyediaan lahan harus dikelola secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih. Pemerintah juga memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, fasilitas publik, serta akses transportasi yang memadai. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga bisa hidup di lingkungan yang nyaman, aman, dan produktif. Dari sisi pembiayaan, dukungan juga datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terus memperkuat pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan (FLPP). Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa hingga September 2025, realisasi penyaluran FLPP telahmencapai Rp24,8 triliun, dengan total 192.700 unit rumah yang sudah disalurkankepada masyarakat berpenghasilan rendah. Angka tersebut setara dengan lebih dari 50 persen dari total target 350.000 unit rumah yang direncanakan tahun ini. Menurut Suahasil, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran di sisa tahunanggaran 2025 agar target terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektorkeuangan negara turut memainkan peran penting dalam memperkuat pembiayaanperumahan rakyat.  Capaian 129 ribu unit rumah subsidi yang telah terwujud menjadi simbol awalkeberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menunaikan janji kampanye untukmenyediakan hunian layak bagi rakyat. Pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakanterhadap rakyat kecil bukan sekadar wacana, tetapi dibuktikan melalui langkah nyata di lapangan. Dengan peningkatan kuota, percepatan realisasi, serta inovasi pembiayaanyang inklusif, kebijakan perumahan di era Prabowo-Gibran telah memasuki fase baruyang lebih progresif. )* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Dhita Karuniawati )* Memasuki tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satu capaian penting yang mendapat perhatian luas adalah peningkatan kualitas dan jangkauan program rumah subsidi. Pemerintah menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah Indonesia bukan hanya sekadar program perumahan, tetapi juga…

Jakarta – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat, salah satunya melalui kebijakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah memastikan bahwa harga rumah subsidi pada tahun 2025 tetap stabil, sehingga akses hunian layak semakin terbuka bagi masyarakat luas. Program rumah subsidi menjadi…

Jakarta – Dalam momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib), sektor perumahan kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Pemerintah menempatkan program perumahan tidak hanya sebagai solusi kebutuhan papan masyarakat, tetapi juga sebagai strategi memperkuat fondasi ekonomi melalui efek berganda (multiplier effect) yang ditimbulkan. Menteri…

Oleh: Aulia Sofyan Harahap Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden GibranRakabuming Raka menjadi tonggak bagi lahirnya revolusi desa yang nyata. Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, pemerintah berhasil menghadirkan model pembangunan ekonomi kerakyatan dari akar rumput.  Program tersebut bukan hanya sekadar inisiatif ekonomi saja, tetapi menjadi gerakan besaryang mampu menghidupkan kembali semangat kemandirian desa, memperkuat ketahananekonomi nasional, dan memperkecil ketimpangan antara kota dan desa. Sejak diluncurkan pada 21 Juli 2025, lebih dari 80.000 Kopdes Merah Putih telah berdiri di berbagai penjuru Indonesia. Dalam kurun tiga bulan beroperasi, program tersebut mulaimenunjukkan daya saingnya dengan BUMN dan sektor swasta.  Kopdes Merah Putih dirancang sebagai motor penggerak ekonomi rakyat melalui layananterpadu: gerai sembako dan obat murah, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta sistem logistik yang efisien. Langkah tersebutmemperpendek rantai distribusi barang dan jasa sehingga harga lebih terjangkau dankeuntungan lebih besar kembali kepada masyarakat desa. Fungsi Kopdes Merah Putih tidak berhenti pada layanan dasar. Pemerintah menargetkankoperasi desa menjadi offtaker utama hasil produksi masyarakat, dari gabah, sayur, buah-buahan, hingga hasil perikanan.  Dengan begitu, produk desa tidak lagi tergantung pada tengkulak, rentenir, atau platform pinjaman daring ilegal. Pola distribusi yang lebih singkat dan transparan memperkuat posisitawar petani, nelayan, serta pelaku UMKM desa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono melihat Kopdes Merah Putih sebagai instrumen strategisuntuk menaikkan kelas koperasi. Ia mendorong Kopdes memiliki merek kolektif agar produklokal memiliki identitas hukum yang kuat dan terlindungi.  Menurutnya, banyak produk desa kalah bersaing bukan karena kualitasnya rendah, melainkankarena tidak memiliki payung hukum yang jelas. Pemerintah kini mengarahkan transformasiekonomi menuju inovasi dan hilirisasi yang memberi nilai tambah pada produk rakyat.  Ferry menilai Kopdes Merah Putih mampu bersaing sejajar dengan BUMN dan swasta jikamemiliki merek kolektif yang kuat, terutama untuk komoditas pangan, hasil pertanian, perikanan, kerajinan, serta kuliner lokal. Ferry juga menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi badan usaha, tetapijuga wadah pemberdayaan rakyat dalam mengelola sumber daya strategis. Pemerintah telahmemberikan izin pengelolaan tambang mineral dan batu bara kepada Kopdes sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.  Selain itu, Kopdes mulai dilibatkan dalam pengelolaan kebun sawit, sumur minyak rakyat, hingga kawasan industri nelayan. Strategi tersebut memperluas cakupan ekonomi desa darihulu hingga hilir, sekaligus memperkuat posisi rakyat dalam rantai nilai nasional. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pendaftaran merek kolektif memiliki dampakekonomi jangka panjang. Ia menegaskan, merek kolektif dapat menjadi jaminan untukmemperoleh pembiayaan usaha karena telah diakui sebagai bagian dari Hak KekayaanIntelektual.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuka jalan agar HKI dapat dijadikan agunan modal bagi koperasi. Dengan skema tersebut, Kopdes Merah Putih memiliki peluang lebih besaruntuk berkembang tanpa ketergantungan pada tengkulak atau pinjaman informal. Supratman juga memandang langkah percepatan pendaftaran merek kolektif secara terpusatakan mempercepat akselerasi pertumbuhan Kopdes. Dengan jumlah koperasi desa yang sangat besar, pendekatan kolektif menjadi solusi untuk memperluas jangkauan produkKopdes hingga pasar internasional. Strategi ini memperkuat daya saing global tanpamengabaikan kearifan lokal. Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Setjen DPD RI, Sri Sundari, menilaiprogram Kopdes Merah Putih sebagai pengejawantahan prinsip demokrasi ekonomi yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.  Ia menegaskan koperasi merupakan bentuk nyata gotong royong dalam sistem ekonomiIndonesia. Menurutnya, keberhasilan Kopdes Merah Putih bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal persatuan nasional. Koperasi desa berpotensi menjadi pengikatsolidaritas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat di tengah tantangan globalisasi. Sri menambahkan, posisi strategis Kopdes Merah Putih dapat menjadi fondasi bagipembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan memperpendek rantai pasok, koperasi desa tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membantumenekan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menilai keberhasilanprogram tersebut akan menjadi teladan bagi transformasi ekonomi berbasis kerakyatan yang sesungguhnya. Dalam konteks pembangunan nasional, Kopdes Merah Putih bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan sebuah strategi besar yang mengembalikan kekuatan ekonomi ke tangan rakyat. Program tersebut menunjukkan arah pembangunan yang menitikberatkan pada desa sebagaitulang punggung perekonomian Indonesia. Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran mencatatkan capaian penting melalui program ini. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Kopdes Merah Putih diproyeksikanmenjadi mesin penggerak utama ekonomi desa. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasimenciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kemandirianekonomi lokal. Transformasi desa yang digerakkan Kopdes Merah Putih menjadi penanda era barupembangunan Indonesia: desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkansubjek utama kemajuan bangsa. Program ini memperlihatkan bahwa revolusi ekonomitidak selalu dimulai dari kota besar—ia justru tumbuh dari desa, dari rakyat, untukrakyat. (*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Arman Panggabean Pemerintahan Prabowo–Gibran mendorong percepatan kedaulatan ekonomi desa melaluiKopdes Merah Putih sebagai pilar utama pembangunan ekonomi rakyat. Dalam satu tahun, arah pembangunan ekonomi nasional berubah signifikan menjadikan desa motor penggerakperekonomian. Transformasi tersebut menegaskan pertumbuhan tidak hanya bertumpu padakota, tetapi berakar dari kekuatan di pedesaan. Kopdes Merah Putih dirancang sebagai jawaban ketimpangan ekonomi desa dan kota. Program tersebut berangkat dari kenyataan masyarakat desa kerap terjebak dalamketerbatasan akses modal, logistik, serta peluang usaha.  Banyak petani dan nelayan bergantung pada tengkulak atau pinjaman berbunga tinggi, sehingga daya saing desa melemah. Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah membalikkeadaan dengan menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai pembentukan Kopdes Merah Putih sebagaistrategis dalam setahun Prabowo–Gibran. Pemerintah meluncurkan dan melegalkan lebih dari80.000 Kopdes Merah Putih melalui Inpres No. 9 Tahun 2025 serta Perpres No. 9 Tahun 2025 yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.  Ferry menegaskan masyarakat desa terlalu lama menjadi objek sistem ekonomi. Melaluikoperasi desa, posisi masyarakat berubah menjadi pelaku utama dengan badan usaha miliksendiri. Kopdes Merah Putih diarahkan menjadi aggregator hasil pertanian desa. Pemerintahmemperkuat rantai pasok pangan melalui penyediaan cold storage dan dryer agar hasil panenmemiliki umur simpan lebih panjang dan nilai jual lebih tinggi.  Dengan fungsi sebagai offtaker, koperasi desa memastikan hasil produksi tidak tergantungpada tengkulak. Langkah tersebut memperbesar peluang desa menguasai rantai distribusipangan nasional. Ferry juga menyoroti tantangan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur listrik daninternet di berbagai desa. Kondisi tersebut menyulitkan digitalisasi dan optimalisasi potensi. Untuk menjawabnya, Kementerian Koperasi membangun sistem pengumpulan data berbasisdrone geospasial dan melibatkan masyarakat. Pendekatan tersebut menghasilkan 280 parameter data yang menjadi dasar pengembangan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Setelah pembentukan kelembagaan dan pengumpulan data, pemerintah melonggarkanregulasi melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya. Relaksasi tersebut memberikan ruang operasional fleksibel bagi Kopdes.  Dalam waktu singkat, koperasi desa menjalankan fungsi offtaker untuk kebutuhanmasyarakat seperti pengering pangan, turbin sayur, serta unit penyimpanan hasil panen. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kedaulatan pangan berbasis kekuatan lokal, sehingga koperasi desa menjadi tulang punggung kemandirian pangan nasional. Kopdes Merah Putih tidak hanya fokus sektor pangan, melainkan mencakup layanankeuangan mikro, simpan pinjam, pembiayaan modal usaha dengan bunga rendah, sertalayanan kesehatan desa melalui klinik dan apotek.  Selain itu, Kopdes Merah Putih memperluas fungsi ke sektor logistik dan pelatihandigitalisasi UMKM agar pelaku usaha mampu bersaing lebih luas. Strategi tersebutmemperlihatkan upaya membangun kedaulatan ekonomi desa dari hulu ke hilir. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pendaftaran merek kolektif kunci penguatanposisi Kopdes Merah Putih dalam rantai ekonomi nasional. Produk yang dihasilkan koperasidesa dapat menembus pasar yang lebih luas hingga level ekspor.  Dengan merek kolektif, setiap produk memiliki perlindungan hukum Hak KekayaanIntelektual. Pendekatan kolektif ini mempercepat proses pendaftaran mengingat jumlahKopdes yang besar. Supratman menegaskan merek kolektif dapat dimanfaatkan sebagai agunan modal usaha. Perubahan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan HKI diterima sebagai jaminankredit koperasi.  Dengan mekanisme tersebut, Kopdes Merah Putih memiliki akses pembiayaan lebih luastanpa bergantung pinjaman informal. Strategi ini memperkuat posisi koperasi sebagai pelakuekonomi mandiri dan berdaya saing tinggi. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, memandang Kopdes Merah Putih sebagai tonggakpenting perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Menurutnya, koperasi desamenghadirkan ekosistem ekonomi inklusif yang mempertemukan produsen, konsumen, danpelaku usaha lokal.  Ia menilai keberadaan Kopdes menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi bukan monopoli kotabesar. Pertumbuhan dapat berakar dari desa jika diberi ruang dan dukungan kelembagaanyang kuat. Rosan juga menilai tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai momentum penting dalam membangun paradigma baru pembangunan nasional. Pemerintah tidak hanyamengejar pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi memastikan masyarakat desamemperoleh manfaat secara langsung. Kopdes Merah Putih menjadi instrumen strategisuntuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat pondasi kedaulatan ekonomi desa. Perubahan struktur ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih menegaskan kembali perankoperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33. Program tersebut mengembalikan posisi rakyat sebagai pelaku utama pembangunan ekonominasional.  Dalam satu tahun, pondasi kedaulatan ekonomi desa semakin kokoh. Pemerintahmenunjukkan bahwa transformasi ekonomi bukan semata tentang angka pertumbuhan, melainkan tentang kemandirian rakyat dalam mengelola kekuatan ekonominya sendiri. Kopdes Merah Putih menandai babak baru pembangunan nasional yang berpihak pada desa. Program tersebut bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi gerakan besar untuk mewujudkankedaulatan ekonomi rakyat.  Dalam setahun, arah pembangunan nasional bergeser dari sentralisasi kota menujupenguatan akar ekonomi desa. Desa tidak lagi berada di pinggiran perekonomiannasional, melainkan berdiri tegak sebagai pusat kekuatan ekonomi baru Indonesia. (*) Pengamat Kebijakan Sosial

JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat revolusi ekonomi desa melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diluncurkan pada bulan Juli 2025 lalu. Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, program tersebut terus berkembang pesat menjadi penggerak utama transformasi ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kopdes Merah Putih bertujuan membangun ekonomi kerakyatan, menekan kemiskinan ekstrem, serta memutus rantai…