Month: January 2026

Oleh: Firman Wicaksono *) Pemulihan pascabencana sejatinya tidak hanya berbicara tentang membangun kembali bangunan yang rusak atau memulihkan fungsi infrastruktur dasar. Lebih dari itu, pemulihan menyangkut upaya memastikan masyarakat dapat kembali hidup sehat, aman, dan produktif. Dalam kerangka tersebut, keputusan pemerintah untuk menempatkan kesehatan publik sebagai prioritas utama dalam agenda pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah…

Jakarta – Pemerintah memastikan layanan kesehatan di wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra kembali pulih dan beroperasi secara optimal. Sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang sebelumnya sempat terhenti akibat bencana kini kembali melayani masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah…

Jakarta – Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra memastikan bahwa layanan kesehatan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra telah pulih sepenuhnya. Tiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat, yang sebelumnya mengalami kerusakan besar akibat bencana hidrometeorologi. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad…

Oleh: Agustina Yarangga* Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua semakin menegaskan posisinya sebagai instrumen strategis negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkeadilan, Otsus bukan sekadar skema desentralisasi fiskal, melainkan pendekatan afirmatif yang dirancang untuk menjawab kompleksitas tantangan Papua dari sisi geografis, sosial, budaya, dan sejarah. Dengan kerangka…

Oleh: Yance Wamuar *) Otonomi Khusus Papua sejak awal dirancang sebagai kebijakan afirmatif yang menempatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sebagai tujuan utama. Dalam konteks pembangunan nasional yang semakin menekankan keadilan antarwilayah, Otsus bukan sekadar skema fiskal atau pengaturan kewenangan, melainkan instrumen politik konstitusional untuk menjawab ketimpangan historis yang dialami Papua. Pemerintah pusat memandang Papua…

Jakarta- Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) merupakan instrumen strategis untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Melalui Otsus, negara memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih kontekstual, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Tanah Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk…

Oleh : Erika Carolina)* Di tengah perlambatan ekonomi global yang terus membayangi, Indonesia justru tampil percaya diri menegaskan posisinya sebagai tujuan investasi strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memastikan fondasi baru kepercayaan investasi Indonesia dibangun secara lebih kokoh, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Pesan tersebut tercermin kuat dalam rangkaian diplomasi ekonomi Indonesia pada World…

Oleh: Bara Winatha*) Indonesia kian memantapkan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi paling menarik di kawasan dan di antara negara-negara pasar berkembang dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas politik dan ekonomi nasional dikelola secara aktif sebagai modal strategis untuk mendorong transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang. Pendekatan tersebut tercermin dari meningkatnya kepercayaan investor…

JAKARTA – Indonesia kian mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi paling menjanjikan di kawasan emerging markets. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, strategi pembangunan ekonomi nasional dinilai semakin terarah, kredibel, dan mampu menjawab ekspektasi investor global yang menuntut kepastian kebijakan serta stabilitas jangka panjang. Chief Economist IQI Global, Shan Saeed, menilai partisipasi aktif Indonesia…

Oleh: Surya Ismail Anshar (* Kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah terpencil menandai babak baru dalam upaya pemerataan layanan kesehatan. Kebijakan yang mulai diterapkan pada Januari 2026 ini tidak hanya dirancang sebagai dorongan finansial, tetapi menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk memperkuat akses…