Oleh : Rahmat Hidayat )* Pemerintah tengah menapaki babak baru dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memperkuat hilirisasi komoditas strategis, terutama di sektor perkebunan. Kebijakan ini bukan sekadar strategi ekonomi jangka pendek, tetapi merupakan langkah besar menuju kemandirian ekonomi bangsa yang berdaulat atas sumber dayanya sendiri. Hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil bumi…
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi besar pembangunan nasional. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produksi gas bumi dan pengembangan energi terbarukan secara berkelanjutan. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya swasembada energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ia menilai bahwa kemandirian energi akan memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan mendukung…
Oleh : Aulia Rachman )* Di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks, kemandirian energi atau swasembada energi bukan lagi semata-mata isu ekonomi atau lingkungan, melainkan telah menjadi bagian integral dari pertahanan nasional suatu negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, memiliki peluang besar untuk mewujudkan swasembada energi. Namun, untuk benar-benar menjadikannya…
Jakarta — Pemerintah melalui kebijakan transisi energi semakin menunjukkan langkah konkret yang memperkuat posisi Indonesia dalam upaya mewujudkan swasembada energi. Langkah ini tidak hanya menjadi bagian dari komitmen iklim global, tetapi menjadi pondasi strategis untuk kedaulatan nasional di sektor energi. Era energi fosil dipetakan akan ditinggalkan secara bertahap, digantikan oleh portofolio energi baru terbarukan (EBT)…
Jakarta – Pemerintah terus menjajaki pemanfaatan teknologi nuklir sebagai bagian dari strategi mencapai swasembada energi nasional yang andal, bersih, dan terjangkau. Langkah ini dilakukan melalui sinergi antar kementerian serta lembaga riset untuk memastikan setiap tahapan dikaji secara teknis, regulatif, dan sosial demi keselamatan dan kemanfaatan publik. Sehubungan dengan hal itu Badan Riset dan Inovasi Nasional…
Oleh : Samuel Tan)* Keputusan Pemerintah Indonesia membatalkan seluruh visa atlet senam asal Israel untuk ajang Artistic Gymnastics World Championship 2025 adalah langkah yang patut diapresiasi. Di tengah tragedi kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza, ketegasan ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam membela hak-hak rakyat Palestina, sekaligus menjaga keutuhan moral dan politik luar negeri kita. Sikap pemerintah bukan…
Oleh : Robert Antonio )* Keputusan Pemerintah Indonesia membatalkan visa atlet Israel untuk ajang Artistic Gymnastics World Championship 2025 bukanlah langkah emosional, melainkan wujud nyata dari prinsip politik luar negeri yang berakar kuat pada nilai konstitusional. Di tengah penderitaan rakyat Palestina akibat agresi Israel, sikap tegas tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tetap berpegang pada moral kemanusiaan dan keadilan…
Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan sikap tegasnya dengan tidak menerbitkan visa bagi seluruh atlet Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Senam Artistik Dunia di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan…
Jakarta — Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan menerbitkan visa bagi seluruh atlet Israel yang hendak mengikuti Kejuaraan Senam Artistik Dunia di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Kebijakan ini dipastikan selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan aspirasi publik luas agar situasi nasional tetap teduh dan kondusif. “Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel…
Oleh: Yance Wamuar )* Upaya pemerintah mempercepat pembangunan di Tanah Papua kini memasuki babak baru yang lebih terarah dan menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat untuk membangun Papua secara adil dan berkelanjutan melalui pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan agar berbagai kebijakan dan program pembangunan…
