Month: December 2025

Oleh: Adrianus M. Kambu *) Komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan Papua menemukan bentuk yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 menandai fase baru pembangunan Papua yang tidak lagi bersifat sporadis, melainkan disusun sebagai agenda bersama lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama yang diperintahkan Presiden adalah percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak agar pengungsi segera kembali menjalani kehidupan yang layak dan aman. Dalam arahannya…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara cepat, terpadu, dan terukur dalam menangani warga terdampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. “Saya datang melihat keadaan. Nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh gubernur, kekurangan air bersih ya air minum,” ujar Presiden Prabowo. Selain itu,…

Oleh: Nur Utunissa Pemerintah terus mengonsolidasikan kekuatan nasional dalam menangani rangkaian bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana alam yang dipicu oleh faktor cuaca ekstrem, kondisi geografis, serta tekanan lingkungan yang semakin kompleks. Konsolidasi tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga mencakup…

Tanah Datar – Ucapan terima kasih dan apresiasi masyarakat menguat seiring langkah nyata pemerintah dalam menangani dan memulihkan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Bantuan logistik, perpanjangan masa tanggap darurat, hingga pemulihan layanan dasar dirasakan langsung oleh warga terdampak sebagai bentuk kehadiran negara pada masa sulit. Di Kabupaten Tanah Datar, perhatian pemerintah daerah dan dukungan…

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat merespons bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, bantuan logistik, tenda pengungsian, hingga pemulihan layanan dasar seperti listrik terus didorong agar kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera terpenuhi di tengah situasi darurat pascabencana. Langkah tersebut dirasakan…

Oleh : Zaki Walad )* Bencana selalu datang tanpa aba-aba, meninggalkan luka fisik dan psikis bagi masyarakat terdampak. Namun, cara negara merespons bencana itulah yang menentukan apakah penderitaan warga berlarut atau perlahan dipulihkan. Dalam konteks bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, langkah pemerintah membangun hunian sementara (huntara) patut dipandang sebagai wujud kehadiran negara yang…

Oleh: Moeini Syakir *) Bencana tidak hanya menghancurkan rumah, jalan, dan sawah. Ia juga meruntuhkan rasa aman, memutus ikatan keluarga, dan meninggalkan luka batin yang kerap tak terlihat dalam laporan statistik. Di Sumatera Barat, salah satu momen paling menyentuh dari rangkaian penanganan banjir terjadi ketika seorang pengungsi, pria paruh baya yang kehilangan seluruh anggota keluarganya,…

Jakarta – Pemerintah resmi memperkuat mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini menjadi dasar hukum baru yang mewajibkan seluruh gubernur mengumumkan penetapan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025. PP Pengupahan terbaru memperkenalkan formula kenaikan UMP berbasis Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi…

Oleh : Theo Saktiawan )* Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya perwakilan buruh dan dunia usaha. Pendekatan ini ditempuh untuk memastikan kebijakan upah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek keadilan bagi pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi daerah. Dalam konteks…