Jakarta – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai digulirkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 kembali menuai dukungan kuat. MBG dinilai bukan sekadar menutup ketimpangan akses pangan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Guru Besar Departemen Gizi sekaligus Wakil Ketua Pusat Kajian Gizi…
Oleh: Indah Prastiwi )* Target ambisius pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makan bergizi gratis pada 2025 mencerminkan tekad kuat negara dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa program ini bukanlah pekerjaan ringan, baik dari sisi kebutuhan logistik maupun koordinasi lintas lembaga. Namun Presiden menekankan bahwa…
Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan kesiapan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Periode ini selalu diikuti peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat, sehingga pemerintah mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap pergerakan pasokan, distribusi, dan stabilitas harga di lapangan. Koordinasi lintas kementerian serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha…
Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, Fachrizal Afandi, menilai hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 sebagai perubahan besar yang membawa peluang luas bagi penguatan sistem peradilan pidana sekaligus memberikan ruang peningkatan profesionalisme bagi advokat. Ia menegaskan bahwa berbagai pembaruan dalam regulasi tersebut menunjukkan arah positif pembenahan hukum acara pidana…
Jakarta, Pemerintah mencatatkan babak baru yang progresif dalam sejarah reformasi hukum pidana nasional. Dalam pembaruan regulasi hukum acara pidana (KUHAP), negara menegaskan pengakuan penuh terhadap penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menghapus stigma ketidakcakapan hukum yang selama ini sering melekat pada kelompok disabilitas dalam sistem peradilan pidana di…
Oleh: Juana Syahril)* Penghapusan diskriminasi dalam sistem peradilan merupakan fondasi penting untuk memastikan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara. Dalam konteks penyandang disabilitas, upaya menutup celah diskriminasi membutuhkan langkah konkret melalui reformasi hukum yang berperspektif inklusif. Disahkannya KUHAP baru oleh DPR menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mempertegas komitmen tersebut. Aturan baru ini tidak hanya…
Oleh Indah Yulianti )* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan menghadirkan babak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. KUHAP baru dinilai membawa harapan, sebab sejumlah ketentuan yang diperbarui tidak hanya menyempurnakan mekanisme peradilan, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam setiap tahap proses hukum. Pembaruan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis…
Jakarta — Pemerintah memastikan pasokan LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kondisi aman untuk menghadapi periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Sejumlah langkah penguatan pasokan, distribusi, serta kesiapsiagaan telah dipersiapkan lintas kementerian, badan pengatur, dan Pertamina Group guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi tanpa hambatan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya…
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen menuju swasembada pangan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai program strategis yang dijalankan Kementerian Pertanian serta ketersediaan stok beras nasional yang memadai menjadi indikator kuat bahwa Indonesia berada di jalur tepat untuk mencapai kemandirian pangan sekaligus memperluas peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan…
Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 3,8 juta ton di gudang Bulog menunjukkan bahwa Indonesia berada pada jalur yang benar menuju swasembada pangan tahun 2025. Menurut Rizal, jumlah cadangan tersebut memastikan bahwa Indonesia tidak lagi memerlukan impor beras. Hal ini selaras dengan arahan…
