JAKARTA – Pemerintah terus mendorong peran generasi muda dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui berbagai program dan inovasi di sektor energi berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian penting dari visi besar Indonesia menuju Net Zero Emission 2060 serta pembangunan ekonomi hijau yang inklusif. Salah satu inisiatif nyata datang dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya mencapai swasembada energi merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah dalam mewujudkan kemandirian nasional dan ketahanan energi dalam jangka panjang. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sejatinya memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri. Namun, tantangan dalam eksplorasi, produksi, dan efisiensi energi masih menjadi pekerjaan rumah yang…
Oleh: Siska Rahmadani* Program swasembada energi kini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan energi sebagai salah satu fondasi penting pembangunan, karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Semangat kemandirian energi ini sejalan dengan…
Jakarta — Pemerintah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi ajakan demonstrasi terkait penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Seruan ini disampaikan menyusul munculnya narasi di ruang digital yang mencoba menggiring publik pada aksi penolakan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham…
JAKARTA – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, menjadi penegasan bahwa bangsa Indonesia menghargai jasa besar seorang pemimpin yang telah mendedikasikan hidupnya bagi kemajuan negeri. Keputusan pemerintah tersebut disambut luas sebagai langkah bersejarah, sekaligus momentum penting untuk menilai kembali perjalanan bangsa secara objektif dan memperkuat semangat persatuan nasional….
Oleh: Anggina Wulandari* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK Tahun 2025, menjadi simbol bahwa negara memberikan penghormatan tertinggi kepada salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keberanian negara untuk menempatkan jasa-jasa Soeharto secara objektif dalam perjalanan panjang pembangunan bangsa. Di tengah berbagai…
Oleh: Arya Maheswara *) Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, HM. Soeharto, menjadi keputusan negara yang layak diapresiasi sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin yang kontribusinya meninggalkan jejak mendalam bagi kemajuan bangsa. Di tengah dinamika opini publik, keputusan ini penting ditempatkan dalam perspektif sejarah panjang Indonesia, ketika figur-figur besar memberikan fondasi yang menentukan…
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Pemerintah memberikan persetujuan penuh dan menegaskan bahwa regulasi baru ini menjadi fondasi utama bagi sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Menteri Hukum (Menkum) Supratman…
JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang KUHAP terbaru dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pengesahan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam melakukan reformasi besar terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. UU KUHAP yang baru dinilai jauh lebih modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga mendorong proses hukum yang lebih cepat, sederhana, dan transparan….
Oleh: Tri Moerdani) * DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang. Pengesahan KUHAP yang baru menandai langkah penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Proses panjang ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika sosial, kebutuhan hukum modern, dan tuntutan transparansi. Pembahasannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi melalui rangkaian diskusi yang…
