Year: 2025

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui kebijakan hilirisasi yang didorong dengan pemberian insentif strategis. Langkah ini diyakini mampu mempercepat pertumbuhan industri nasional sekaligus memperkuat daya saing produk dalam negeri. Insentif yang diberikan mencakup dukungan fiskal mulai dari tax holiday hingga pembebasan bea masuk untuk barang modal. Kebijakan tersebut diharapkan…

Jakarta – Pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi strategis senilai Rp618,13 triliun sebelum akhir tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian penting dalam perjalanan besar menuju kemandirian ekonomi dan energi nasional. Program hilirisasi lintas sektor tersebut dirancang sebagai manifestasi nyata visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kuat, berdaya saing, dan mandiri…

Oleh: Yusuf Rinaldi *) Transformasi ekonomi Indonesia memasuki babak baru dengan percepatan program hilirisasi lintas sektor yang tengah digalakkan pemerintah. Hilirisasi, yang selama ini dianggap sebagai strategi jangka panjang, kini menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak hanya menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi, tetapi juga membuktikan komitmennya…

Oleh: Juanda Syah)* Pemerintah terus memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional melalui strategi besar hilirisasi di sektor pertanian yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Konsep ini diyakini akan membuka peluang kerja baru, dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat. Dengan total rencana investasi sebesar Rp371 triliun yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan hortikultura, program ambisius…

JAKARTA – Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional pasca penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Seruan ini disampaikan untuk memastikan suasana tetap kondusif dan masyarakat berfokus pada persatuan, bukan terpengaruh isu-isu yang dapat mengganggu harmoni sosial. Pemerintah menilai momentum ini sebagai kesempatan memperkuat nasionalisme dan mempertebal semangat persatuan bangsa. Menteri Sekretaris Negara…

JAKARTA — Sejumlah tokoh nasional menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh provokasi terkait penetapan gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto. Keputusan pemerintah dianggap melalui proses panjang, penuh pertimbangan historis, serta mencerminkan kematangan bangsa dalam memandang kontribusi para pemimpin yang membentuk perjalanan Indonesia. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai…

Oleh : Ricky Rinaldi Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang resmi diumumkan pemerintah pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini langsung menjadi salah satu isu publik paling hangat dan paling mudah dipolitisasi. Setelah keputusan negara ditegaskan melalui mekanisme resmi dan diumumkan oleh Presiden, reaksi yang muncul berkembang cepat, mulai dari dukungan hingga penolakan yang disertai…

Oleh : Sandralina Magenta)* Pemerintah resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, dalam upacara kenegaraan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di Istana Negara. Penganugerahan ini menjadi keputusan penting yang menunjukkan penghormatan negara atas jasa besar seorang tokoh yang dinilai telah berperan dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun…

JAKARTA — Pemerintah resmi menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025 Hari Pahlawan, 10 November 2025. Keputusan tersebut memicu respons positif dari berbagai kalangan yang menilai bahwa penganugerahan itu sudah sangat layak dan berkeadilan. Bukan tanpa alasan, masyarakat menilai bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto adalah hal yang…

JAKARTA — Pemerintah secara resmi telah menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Hal tersebut kemudian memicu datangnya gelombang apresiasi yang sangat luas dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat. Keputusan yang telah tertuang dalam Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025 tersebut mendorong banyak pihak untuk menegaskan kembali terkait betapa pentingnya untuk bisa membaca sejarah secara lebih…