Month: September 2026

Oleh: Ricky Rinaldi*) Sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, Indonesia hidup berdampingan dengan potensi bencana geologis dan hidrometeorologi setiap saat. Menghadapi keniscayaan geografis tersebut, paradigma penanggulangan bencana nasional kini telah bergeser secara fundamental dari sekadar respons kedaruratan reaktif menuju strategi ketahanan bencana yang dirancang secara matang atau by design. Langkah visioner…

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan bencana alam melalui perencanaan pembangunan yang berbasis data dan peta risiko. Pendekatan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan mampu memperhitungkan potensi ancaman, mengurangi kerentanan, serta melindungi masyarakat dan hasil pembangunan secara berkelanjutan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ketahanan bencana perlu dibangun sejak…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penguatan mitigasi dinilai penting dilakukan secara terencana dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Presiden Prabowo menilai posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api membuat risiko bencana harus menjadi perhatian berkelanjutan. Kondisi…

Oleh: Andika Prasetyo Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam memperkuat kerja sama negara-negara berkembang melalui Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-18 di New Delhi, Republik India. Pertemuan yang menghasilkan Deklarasi New Delhi tersebut menjadi momentum bagi negara-negara anggota untuk memastikan berbagai komitmen tidak berhenti sebagai kesepakatan diplomatik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan kerja…

Oleh: Arief Nugraha Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, bukan sekadar pertemuan rutin para pemimpin negara berkembang. Deklarasi New Delhi yang dihasilkan dalam forum tersebut menjadi penanda penting mengenai bagaimana BRICS berupaya merespons perubahan tatanan global yang semakin kompleks. Bagi Indonesia, momentum tersebut memiliki arti strategis karena keanggotaan penuh di BRICS…

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperkuat peran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, yang menghasilkan Deklarasi New Delhi sebagai pijakan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dalam forum tersebut, Prabowo membawa lima agenda strategis Indonesia, yakni reformasi sistem perdagangan dunia, perluasan transaksi mata uang lokal, keadilan ekologis…

Jakarta – Deklarasi New Delhi resmi disepakati oleh negara-negara anggota BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-18 di New Delhi, India. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan bersama untuk memperkuat kerja sama antarnegara anggota sekaligus menerjemahkan berbagai komitmen ke dalam tindakan nyata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan BRICS perlu memiliki kekuatan kolektif yang mampu memberikan manfaat langsung…

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah terus mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat di tingkat desa. Kehadiran koperasi tersebut tidak diarahkan sekadar menjadi unit usaha retail yang menjual kebutuhan masyarakat, tetapi sebagai pusat pelayanan ekonomi yang menghubungkan produsen, konsumen, pemerintah, unit usaha, hingga mitra strategis. Konsep tersebut…

Oleh : Veritonaldi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak seharusnya dipandang hanya sebagai tempat masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari atau lembaga ekonomi yang sekadar hadir untuk memenuhi target administratif. Lebih dari itu, koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi mesin ekonomi rakyat yang menggerakkan produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran berbagai potensi yang dimiliki desa. Jika dikelola secara profesional,…

Makassar – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) ditargetkan mulai beroperasi efektif pada Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus memangkas rantai pasok di tingkat desa. Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu KDMP dapat beroperasi setelah proses pembentukan organisasi dan kelembagaan diselesaikan pada September 2026. Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan…