Oleh : Catur Ronggo*) Indonesia adalah negara yang hidup berdampingan dengan berbagai ancaman bencana. Letak geografis di kawasan cincin api, perubahan pola cuaca, kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta longsor menuntut pemerintah memiliki sistem penanganan yang semakin cepat dan terukur. Dalam kondisi seperti ini, keberhasilan menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya, tetapi…
Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan bencana alam secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan nasional, mempercepat respons di daerah terdampak, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menilai respons pemerintah terhadap berbagai bencana saat ini semakin cepat dan masif dibandingkan penanganan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka rapat terbatas untuk membahas…
JAKARTA — Pemerintah mempercepat penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia dengan menggerakkan unsur pusat, daerah, TNI, BNPB, serta kementerian dan lembaga terkait secara terpadu. Langkah ini dilakukan menyusul gempa di Flores, peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah. Penanganan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan situasi,…
Oleh : Catur Ronggo*) Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan api yang harus segera dipadamkan. Di balik setiap hektare hutan yang terbakar, terdapat ancaman terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, aktivitas ekonomi, hingga masa depan pembangunan nasional. Karena itu, pesan Presiden Prabowo Subianto dalam perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan patut dibaca sebagai penegasan penting: negara…
Oleh : Radjiman Arif*) Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan yang berulang setiap kemarau. Karhutla berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, keberlangsungan ekosistem, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan pembangunan. Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Negara juga harus memastikan setiap pihak yang menyebabkan atau membiarkan terjadinya kebakaran dimintai pertanggungjawaban sesuai…
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kepolisian terus mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Hingga saat ini, terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses, dengan 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) secara daring, Presiden meminta Kapolri melaporkan perkembangan penanganan terhadap pihak-pihak…
JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sanksi dapat diberikan secara berlapis, mulai dari pemulihan ekosistem, pembekuan izin hingga pencabutan izin dan hak guna usaha (HGU). Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum segera menyampaikan daftar korporasi yang tengah diproses terkait karhutla. “Saya minta segera…
Oleh: Dwi Saputri)* Pemerintah resmi memperpanjang penyaluran bantuan sosial pangan berupa beras hingga Desember 2026. Keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi akibat rentetan bencana alam serta fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung. Perpanjangan bantuan beras menunjukkan bahwa pemerintah menyadari dampak perubahan iklim tidak berhenti pada persoalan…
*) Oleh : Kevin Andrianto Pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan pangan beras hingga Desember 2026 sebagai langkah untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kebijakan ini menjadi penting di tengah potensi tekanan terhadap produksi dan pasokan pangan akibat perubahan cuaca serta risiko El Nino. Melalui tambahan bantuan tersebut, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap…
Jakarta — Pemerintah memastikan program bantuan pangan berupa beras tetap berlanjut hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa keputusan Presiden tersebut…
