Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi langkah strategis untuk mengawal pemulihan uang negara dari tindak pidana korupsi sekaligus mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset berfokus pada optimalisasi pemulihan kerugian negara serta kejelasan status hukum pihak ketiga yang menguasai aset…
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi regulasi penting yang dinantikan masyarakat untuk memperkuat pemberantasan kejahatan dan mengembalikan kekayaan hasil tindak pidana kepada negara. Pembahasan aturan tersebut terus dikawal agar dapat diselesaikan sesuai target pada 2026, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam upaya pemulihan aset yang berkaitan…
JAKARTA – Pemerintah terus mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik global terhadap ketahanan energi nasional, terutama ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur distribusi minyak dunia, pemerintah melakukan diversifikasi sumber pasokan dan menjalin komunikasi dengan berbagai negara untuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi. Menteri Energi dan…
JAKARTA – Pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dalam menjaga stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik melalui program biodiesel dan pengembangan bahan bakar berbasis nabati guna mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus…
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Ketidakpastian geopolitik global menempatkan ketahanan energi sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional. Dinamika geopolitik dan perubahan harga minyak dunia menjadi pertimbangan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pasokan dan menjaga kelancaran distribusi BBM nasional. Karena itu, penguatan pasokan domestik menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi. Pemerintah…
Oleh: Sjaichul Anwari *) Bahan Bakar Minyak (BBM) memiliki peran penting dalam menjaga denyut kehidupan masyarakat, mulai dari perjalanan menuju tempat kerja, distribusi pangan, hingga kegiatan usaha kecil yang bergantung pada kelancaran transportasi. Ketika pasokan terganggu, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor, termasuk kenaikan biaya logistik, tekanan harga barang, dan berkurangnya produktivitas masyarakat. Situasi geopolitik…
JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, sejumlah tokoh mendorong agar evaluasi terhadap kinerja pemerintah dilakukan secara objektif, berbasis data, dan disampaikan dengan cara yang tertib. Dorongan itu muncul di tengah rilis sejumlah survei yang memotret persepsi publik. Survei Indonesia Network Election Survey…
Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, masyarakat diajak menjaga keamanan dan ketertiban serta mewaspadai provokasi negatif yang berpotensi memicu perpecahan. Momentum evaluasi pemerintahan diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi secara damai sekaligus memperkuat persatuan nasional. Aktivis Pergerakan, Ammad mengingatkan pentingnya peran seluruh elemen…
Oleh : Abdul Razak)* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026 mendatang, evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan menjadi momentum penting untuk menilai arah pembangunan nasional. Periode ini bukan sekadar penanda waktu, melainkan ruang untuk menguji efektivitas kebijakan, mengukur manfaat program, sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang masih…
*) Oleh : Gavin Asadit Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, evaluasi terhadap kinerja pemerintah menjadi bagian penting dalam ruang demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menilai kebijakan, menyampaikan kritik, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Namun, penilaian tersebut perlu dibangun di atas data, fakta, dan dampak…
