Oleh Mardani Aliadin )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan efektif mulai 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan KUHP warisan kolonial, Indonesia akhirnya memiliki sistem hukum pidana yang dirancang berdasarkan nilai, kebutuhan, dan karakter bangsa sendiri. Kehadiran KUHP baru bukan sekadar penggantian regulasi…
Oleh: Juana Syahril)* Penerapan hukuman kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara menandai babak baru reformasi hukum pidana nasional. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Januari 2026. Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi…
Jakarta — Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menandai babak baru pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perubahan fundamental tidak hanya terjadi pada norma hukum materiil, tetapi juga menyentuh hukum acara pidana melalui penyesuaian KUHAP. Dalam konteks ini, integritas dan kesiapan aparat penegak hukum dinilai menjadi faktor kunci agar implementasi KUHP baru berjalan efektif, adil,…
Jakarta – Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum seiring pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Penekanan ini dinilai penting untuk memastikan transformasi hukum pidana berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Komitmen tersebut…
Oleh : Andhika Rachma Penanganan pascabencana Aceh dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan suatu perkembangan yang menggembirakan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama bagi warga Aceh sendiri yang tengah berjuang bangkit dari dampak banjir bandang dan longsor yang terjadi. Bencana alam tersebut telah menguji ketangguhan sosial dan fisik Aceh, namun respons yang cepat dan terkoordinasi dari pemerintah…
Jakarta – Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh terus berjalan seiring upaya pemerintah dan masyarakat mengembalikan aktivitas kehidupan secara bertahap. Di tengah proses tersebut, warga secara tegas menyatakan penolakan terhadap kehadiran simbol separatisme demi menjaga persatuan dan stabilitas daerah. Masyarakat khususnya para korban bencana menginginkan semua pihak fokus menangani bencana dan menyalurkan bantuan. Salah satu…
Jakarta – Masyarakat Aceh menunjukkan komitmen kuat menjaga persatuan dan kondusivitas daerah dengan menolak segala bentuk simbol separatis yang dinilai dapat mengganggu proses pemulihan pascabencana. Penolakan ini sejalan dengan langkah aparat keamanan dan pemerintah daerah yang terus mengedepankan pendekatan persuasif demi menjaga stabilitas serta ketenangan masyarakat yang tengah berduka. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen (Mar)…
Oleh: Nurhidayah Shofuro *) Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali menguji kapasitas negara dalam melindungi warganya. Gempa bumi, banjir, dan longsor tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga mengguncang sendi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara melalui kebijakan anggaran yang cepat, terukur, dan transparan menjadi kunci utama. Pemerintah…
Oleh : Putroe Siron )* Penguatan infrastruktur pascabencana di Aceh dipastikan menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh melalui jalur laut telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan diarahkan untuk dilaksanakan sebagai operasi teknik berskala besar. Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan pendangkalan sungai yang terjadi secara masif akibat…
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengakselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana di berbagai wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam dalam beberapa waktu terakhir. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh guna mengembalikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik agar dapat kembali berjalan secara normal dan berkelanjutan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti…
