Year: 2026

Papua – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan masa depan Tanah Papua, masyarakat adat Papua menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menindak tegas praktik tambang ilegal. Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat MOI sekaligus Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut yang menegaskan komitmen masyarakat adat untuk menjaga alam…

Papua – Penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di Tanah Papua dinilai sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Langkah pemerintah ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat Papua, khususnya tokoh adat yang selama ini menyaksikan langsung dampak kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan tanpa izin. Penertiban tambang ilegal dipandang…

Papua – Dukungan publik di Papua terus mengalir terhadap kebijakan tegas pemerintah dalam menindak aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan masyarakat adat dan merusak lingkungan. Penertiban tambang ilegal dipandang sebagai langkah penting untuk melindungi ekosistem Papua sekaligus memastikan masa depan generasi mendatang tetap terjaga. Sejumlah tokoh adat menilai kebijakan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara…

*) Oleh: Markus Wanimbo Isu pertambangan ilegal di Tanah Papua selama bertahun-tahun menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada lingkungan hidup, hak masyarakat adat, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Aktivitas tambang tanpa izin tidak hanya merusak ekosistem hutan dan sungai, tetapi juga menggerus tatanan sosial serta kearifan lokal yang dijaga turun-temurun oleh masyarakat adat Papua. Dalam…

Jakarta – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai peran pendidikan tinggi dalam mendukung investasi strategis dan hilirisasi nasional sebagai langkah penting untuk memperluas penciptaan lapangan kerja. Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, penekanan Presiden terhadap dukungan perguruan tinggi pada 18 proyek strategis hilirisasi yang dikelola Danantara menunjukkan arah pembangunan…

Jakarta – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat hilirisasi industri terus menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja nasional. Sepanjang 2025, realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total investasi nasional, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 43,3 persen secara tahunan. Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani merinci, sektor mineral dan batu bara…

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mendorong perluasan lapangan kerja melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dipimpin perempuan, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut didukung melalui kerja sama internasional dengan Pemerintah Kanada, yang mengalokasikan pendanaan lebih dari 22 juta dolar Kanada atau sekitar Rp266,4 miliar untuk…

Jakarta – Pemerintah memastikan keberlanjutan Paket Ekonomi pada 2026 dengan tetap menggelontorkan berbagai insentif yang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memperluas penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini disusun untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 2026. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan ekonomi nasional dinilai semakin terkoordinasi, terukur, dan berfokus pada eksekusi, sehingga menumbuhkan optimisme dunia usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai tahun 2026…

JAKARTA – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, untuk pertama kalinya terlihat koordinasi yang lebih jelas, terukur, dan kompak antara otoritas fiskal dan pemerintah, sehingga arah kebijakan ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Koordinasi fiskal dan kebijakan pemerintah mulai terlihat…