Year: 2026

Oleh: Cut Anggina Nurhayati* Aceh memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan satu pesan utama yang menguat di tengah masyarakat: menolak segala bentuk kebangkitan separatisme dan fokus membangun kembali kehidupan bersama. Di saat sebagian kecil pihak mencoba memunculkan simbol-simbol lama yang sarat muatan ideologis, arus utama masyarakat Aceh justru menunjukkan sikap berlawanan. Solidaritas sosial, kehadiran negara, dan…

Jakarta — Pemerintah bersama masyarakat Aceh menegaskan komitmen menjaga perdamaian dengan menolak segala bentuk kebangkitan separatisme pascabencana. Fokus pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dinilai menjadi langkah konkret untuk menutup ruang provokasi simbolik yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM)…

Banda Aceh – Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen menjaga perdamaian Aceh dengan menolak segala bentuk provokasi separatis pascabencana banjir dan tanah longsor. Di tengah fokus pemulihan, sejumlah pihak mengingatkan agar pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dinormalisasi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menegaskan simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang…

Oleh: Siti Aisyah Usman Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepemimpinan yang berpijak pada kehadiran langsung dan kerja nyata saat menghadapi bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera.  Sejak awal Januari 2026, kepala negara secara konsisten menunjukkan optimisme sebagai modal utama dalam menggerakkan seluruh proses pemulihan, sekaligus memastikan negara hadir secara serius dan terkoordinasi di tengah masyarakat…

Oleh: Teuku Faisal Ibrahim Presiden Prabowo Subianto memilih menunjukkan kerja nyata di lapangan sebagai respons atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Sejak akhir 2025 hingga memasuki awal 2026, kepala negara secara konsisten menempatkan kehadiran langsung, percepatan pemulihan, serta pengambilan keputusan berbasis bukti sebagai pendekatan utama dalam penanganan krisis kemanusiaan…

SUMATERA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan penanganan banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan secara efektif, cepat, dan akuntabel. Sejak awal Januari 2026, Presiden secara aktif mengawal seluruh proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menekankan kerja nyata serta pengawasan ketat terhadap setiap kebijakan…

SUMATERA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kehadiran negara secara nyata dalam seluruh proses penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir 2025. Pemerintah bergerak cepat memastikan pemulihan berjalan terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Komitmen tersebut ditunjukkan Presiden Prabowo melalui kunjungan…

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang direvisi akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP baru, sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan pidana nasional. Kebijakan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang KUHAP yang baru pada akhir Desember 2025, menyusul pengesahan oleh DPR…

Jakarta – Pemerintah mengajak masyarakat untuk memahami secara utuh substansi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru atau disinformasi yang beredar di ruang publik. KUHAP baru ini dipastikan disusun secara terbuka, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi pada penguatan hak asasi manusia serta keadilan hukum. Menteri Hukum (Menkum)…

Oleh : Rudi Hardianto Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa KUHAP baru dirancang untuk melindungi hak warga negara sekaligus memperkuat prinsip due process of law dalam setiap tahapan penegakan hukum. Pemberlakuannya yang direncanakan bersamaan dengan KUHP baru pada Januari 2026 menunjukkan keseriusan…