Year: 2026

JAKARTA – Penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra terus berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BUMN, serta sektor swasta menunjukkan sinergi kuat dalam memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mendorong pemulihan ekonomi pascabencana. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat yang…

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Salah satu capaian signifikan yang dirasakan langsung masyarakat adalah semakin lancarnya akses jalan menuju daerah terdampak. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta mobilitas petugas di lapangan, sehingga proses penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Menteri…

Oleh: Nanda Putri Pasaribu )* Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai jantung penggerak ekonomi desa kembali ditegaskan di awal tahun ini, sebuah sinyal kuat bahwa arah pembangunan nasional kini benar-benar berpihak pada ekonomi rakyat, bukan sekadar jargon, melainkan strategi nyata yang mulai terasa denyutnya hingga ke desa-desa. Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan…

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih terus didorong pemerintah sebagai strategi memperkuat ekonomi rakyat, menggerakkan UMKM desa, sekaligus membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi aktif beroperasi sepanjang 2026 agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menargetkan…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur fisik dan digital Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke pelosok desa, dengan target pembangunan puluhan ribu gerai koperasi dalam waktu dekat melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan percepatan pembangunan…

Oleh : Nur Annisa Salsabillah )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai perubahan penting dalam wajah demokrasi hukum Indonesia.  Regulasi tersebut tidak hanya mengakhiri ketergantungan pada hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga mempertegas komitmen negara dalam menjaga kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik secara…

Oleh : Syaiful Rahman )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru secara resmi membuka babak baru penegakan hukum nasional. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia meninggalkan kerangka hukum pidana warisan kolonial dan memasuki fase pembaruan yang dirancang untuk merespons dinamika sosial, teknologi, serta tuntutan keadilan masyarakat modern. Pengesahan tersebut bukan sekadar…

JAKARTA — Indonesia resmi memasuki era baru penegakan hukum nasional setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru diberlakukan secara efektif pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan dua regulasi tersebut menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana warisan kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad, sekaligus menjadi fondasi baru sistem…

JAKARTA — Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menandai pergeseran besar arah penegakan hukum pidana Indonesia menuju perlindungan kebebasan dan keadilan yang lebih substantif. Sejak resmi berlaku pada 2 Januari 2026, kedua regulasi tersebut menegaskan komitmen negara membangun sistem hukum modern yang humanis, demokratis, dan…

Jakarta – Digitalisasi pengawasan internal di kementerian dan lembaga (K/L) dinilai sebagai langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi serta memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggarisbawahi pentingnya peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integritas birokrasi di era modern. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa digitalisasi merupakan jawaban terhadap tantangan…