Oleh: Nahda Kumalasari
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan penting yang harus disikapi secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah memandang tantangan ini bukan sebagai hambatan semata, melainkan peluang untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Beragam langkah konkret telah digulirkan, mulai dari pelatihan keterampilan, program sertifikasi, hingga penguatan ekosistem investasi. Seluruh kebijakan ini difokuskan pada sektor strategis, khususnya hilirisasi industri yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Pemerintah berkomitmen menciptakan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan mampu bersaing secara global di era digital dan industri hijau.
Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor asing. Investor global cenderung mempertimbangkan aspek kesiapan tenaga kerja dalam mengambil keputusan investasi. Tenaga kerja yang sudah terlatih dan siap pakai sejak tahap awal pembangunan industri akan mendorong efisiensi dan mempercepat operasionalisasi fasilitas produksi. Hal ini tidak hanya berdampak pada kecepatan pencapaian target investasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Rosan juga menyampaikan bahwa pada periode 2025 hingga 2029, realisasi investasi diproyeksikan akan menciptakan sekitar 2,8 hingga 2,9 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya. Sektor hilirisasi, terutama di bidang pengolahan mineral, energi terbarukan, dan digitalisasi industri, menjadi motor penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja tersebut. Sepanjang 2024, sektor hilirisasi mencatatkan nilai investasi sebesar Rp 920 triliun, atau meningkat 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan tren positif yang diyakini akan terus meningkat dan menjadi penyangga utama ekonomi nasional.
Seiring dengan meningkatnya investasi, pemerintah juga memperkuat peran pelatihan vokasi melalui jaringan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Yassierli menjalankan peran strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. BLK Komunitas yang dibangun di pesantren dan daerah terpencil turut menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses pelatihan berkualitas. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan 250 ribu peserta untuk mengikuti pelatihan vokasi di berbagai sektor prioritas seperti manufaktur, pertanian, ekonomi kreatif, hingga perhotelan dan jasa.
Selain pelatihan, program sertifikasi juga menjadi perhatian utama. Sertifikasi menjadi alat penting untuk menjamin standar kompetensi nasional dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mencatat bahwa hingga Maret 2025, lebih dari 1,1 juta tenaga kerja telah tersertifikasi. Ini merupakan hasil nyata dari upaya pemerintah dalam membangun SDM unggul secara merata di seluruh wilayah tanah air. Sertifikasi ini juga menjadi nilai tambah bagi pencari kerja dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk untuk peluang kerja di luar negeri.
Keselarasan antara peningkatan kualitas tenaga kerja dan arus investasi membentuk fondasi kuat bagi pembangunan sektor ketenagakerjaan nasional. Upaya pemerintah pusat diperkuat oleh sinergi di tingkat daerah. Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan langkah cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur menunjukkan bahwa sekitar 40 ribu pekerja terdampak PHK dalam dua bulan pertama 2025. Namun, pemerintah provinsi memilih pendekatan solutif dengan mendorong dialog bersama pelaku industri. Hasilnya, sejumlah perusahaan mengambil langkah alternatif seperti pengurangan jam kerja, bukan PHK total, sehingga kesejahteraan pekerja tetap terjaga.
Pemerintah daerah juga aktif mendukung sektor-sektor yang potensial menyerap tenaga kerja melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi vokasi, dan pelaku industri. Di berbagai wilayah, program padat karya berbasis desa dan dukungan terhadap UMKM juga terus diperluas sebagai upaya penyerapan tenaga kerja lokal.
Komitmen ini mencerminkan semangat kolaboratif antara pusat dan daerah untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kokoh dan adaptif terhadap tantangan global. Program seperti Kartu Prakerja, revitalisasi BLK, dan reformasi pendidikan vokasi menjadi pilar penting dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Tidak hanya berorientasi jangka pendek, seluruh kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih tangguh dalam menghadapi disrupsi ekonomi maupun teknologi.
Pemerintah terus menunjukkan bahwa kehadirannya bukan hanya sebagai penyangga saat krisis, tetapi juga sebagai arsitek masa depan yang visioner. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah tetap fokus menciptakan lapangan kerja baru dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup investasi, pelatihan, dan sertifikasi. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini menjadi kunci keberhasilan transformasi ekonomi dan ketenagakerjaan nasional.
Dengan semangat gotong royong dan optimisme, setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang. Pemerintah terus bekerja untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang, hidup sejahtera, dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa.
* Penulis merupakan pengamat ketenagakerjaan di Urban Catalyst Institute
