Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga resmi menempatkan percepatan elektrifikasi desa sebagai salah satu prioritas utama pada 2026. Upaya pemerataan akses listrik di seluruh desa di tanah air dianggap sebagai fondasi penting bagi pembangunan wilayah tertinggal, percepatan pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penghidupan yang layak bagi masyarakat…

Jakarta – Juru Bicara Kepresidenan, Prasetyo Hadi, mengimbau masyarakat agar menyikapi penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dengan kepala dingin. “Marilah kita arif dan bijaksana belajar menjadi dewasa, belajar melihat sesuatu dari dua sisi, memahami dan menghormati serta menghargai jasa-jasa para pendahulu,” katanya. Prasetyo Hadi menekankan perlunya menurunkan kebiasaan menonjolkan sisi negatif tokoh bangsa karena…

Jakarta – Pemerintah telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam membangun fondasi pembangunan nasional dan memperkuat stabilitas bangsa. Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi mengatakan penganugerahan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghargaan terhadap tokoh besar bangsa yang memiliki jasa luar biasa dalam perjalanan…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, mencuat ke ruang publik dan menimbulkan berbagai reaksi. Perbedaan pandangan baik pro maupun kontra sebenarnya merupakan hal wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, meningkatnya narasi provokatif, misinformasi, serta ajakan-ajakan yang memanfaatkan isu tersebut untuk memecah belah masyarakat menjadi perhatian serius. Karena…

Oleh: Anggina Nurhandayani* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menjadi sebuah penegasan kuat bahwa negara menghormati para pemimpin yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Penetapan ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan simbol penghargaan tertinggi yang diberikan negara kepada sosok yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga keutuhan negara, memperkuat fondasi…

Jayapura – Ketahanan pangan Papua diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga akademis, dan instansi pengawasan pangan. Pemkot Jayapura bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan berbasis potensi lokal sebagai langkah strategis mewujudkan kemandirian pangan. “Ini merupakan komitmen kami dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan perikanan lokal…

PAPUA – Ketahanan pangan di Papua menunjukkan kemajuan signifikan seiring menguatnya arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan melalui modernisasi pertanian, penguatan ekonomi lokal, dan transformasi digital yang kini menjangkau seluruh wilayah, termasuk Papua. Seluruh langkah percepatan ini berjalan…

Oleh : Loa Murib Upaya memperkuat ketahanan pangan di Papua semakin menunjukkan arah yang semakin progresif. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, lembaga akademis, dan otoritas moneter terus memperkuat koordinasi untuk memastikan Papua mampu mencapai kemandirian pangan yang menjadi prasyarat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, ketahanan pangan bukan hanya persoalan kecukupan produksi, tetapi juga menyangkut…

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Ketahanan pangan Papua menjadi lebih progresif seiring menguatnya arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional melalui pendekatan modernisasi pertanian, penguatan ekonomi lokal, dan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua sebagai salah…

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang segera disahkan sama sekali tidak mengatur adanya kewenangan penyadapan sepihak oleh kepolisian. “Informasi tersebut di atas adalah hoaks alias tidak benar sama sekali,” kata Habiburokhman dalam keterangannya. Pernyataan tegas tersebut disampaikan sebagai respons atas…