Jakarta- Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dengan menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperluas akses kesempatan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal di berbagai daerah. Beragam program strategis seperti pemberdayaan UMKM, penguatan produksi desa, hingga peningkatan layanan dasar kini mendorong aktivitas ekonomi yang lebih merata. Dampaknya…

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat fondasi ekonomi desa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi dua kebijakan yang dinilai mampu menghadirkan peluang baru bagi desa untuk tumbuh sebagai pusat produktivitas dan investasi. Di berbagai daerah, implementasi MBG mendorong peningkatan…

Jakarta – Pemerintah semakin mempercepat langkah pemerataan ekonomi dengan mendorong penguatan investasi di kawasan perdesaan. Hasilnya mulai terlihat dari meningkatnya aktivitas produksi, tumbuhnya usaha lokal, serta bertambahnya peluang kerja bagi masyarakat desa. Di berbagai daerah, program pemberdayaan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal mulai menunjukkan hasil konkret. Dukungan pemerintah terhadap investasi perdesaan ikut membuka ruang…

Jakarta- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih kini menjadi fondasi penting dalam upaya pemerintahan Prabowo–Gibran menciptakan lompatan lapangan kerja di desa. Kedua program ini terbukti mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal yang membuka banyak peluang baru bagi masyarakat. Melalui MBG, rantai pasok pangan desa tumbuh lebih produktif dan menyerap lebih banyak tenaga…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah meningkatnya dinamika publik terkait penetapan almarhum Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025. Meski terdapat sejumlah kelompok yang mencoba mendorong aksi demonstrasi, pemerintah mencatat bahwa sebagian besar masyarakat tetap memilih jalur aspirasi tertib dan menolak ajakan turun ke jalan. Sikap tersebut dinilai sebagai salah…

Yogyakarta – Sejumlah tokoh nasional menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh ajakan demonstrasi menolak gelar Pahlawan Nasional yang telah resmi diberikan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Para tokoh menilai keputusan tersebut sudah melalui proses kenegaraan yang sah dan mencerminkan penghargaan negara terhadap pengabdian panjang Soeharto bagi bangsa. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI,…

Oleh: M. Harris*) Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi proses penetapan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto, mantan Presiden RI ke-2, yang kini menjadi sorotan publik. Langkah pemerintah menganugerahkan gelar tersebut kepada tokoh-pendahulu bangsa ini memang diharapkan menjadi bentuk penghormatan atas jasa mereka, namun juga menimbulkan dinamika politik yang patut direspon…

Oleh : Hafids Rindrahutama )* Penetapan gelar pahlawan kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang kembali mencuat ke ruang publik, telah memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa besar beliau dalam pembangunan dan stabilitas nasional selama tiga dekade. Namun, tidak sedikit pula yang menilai kebijakan ini perlu ditinjau lebih jauh. Dalam…

Jakarta, – Penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 menjadi momentum penting bagi perjalanan sejarah bangsa. Keputusan ini bukan hanya simbol penghormatan negara, tetapi juga bentuk penegasan kembali bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mampu menilai sejarah secara objektif dan menghargai jasa para pemimpinnya. Anggota…

Jakarta — Seruan untuk menjaga persatuan dan menghormati keputusan negara mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham meminta seluruh pihak menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari kewenangan konstitusional pemerintah. Idrus menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak seharusnya disambut dengan emosi politik…