Oleh : Raditya Rahman )* Fenomena judi daring di Indonesia berkembang menjadi masalah sosial yang kian mengkhawatirkan. Jika dahulu praktik perjudian dilakukan secara konvensional melalui kartu atau permainan fisik, kini teknologi digital menghadirkan bentuk baru yang jauh lebih mudah diakses. Cukup dengan sebuah gawai dan jaringan internet, masyarakat bisa terjerumus dalam praktik judi daring yang…

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memberantas praktik judi daring yang meresahkan masyarakat. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), langkah tegas ditempuh dengan menutup akses jutaan konten negatif, khususnya perjudian daring yang semakin marak di ruang digital. Langkah ini bukan hanya bentuk penegakan aturan, tetapi juga upaya melindungi keluarga Indonesia dari kerugian sosial, ekonomi,…

Jakarta – Fenomena judi daring di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena menimbulkan dampak negatif yang meluas, mulai dari ekonomi, sosial, hingga kesehatan mental. Praktik ini kian mudah diakses berkat perkembangan teknologi, yang memungkinkan masyarakat memasang taruhan hanya melalui ponsel pintar. Pakar Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Satria Utama, menilai judi daring sangat memengaruhi pola konsumsi…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah menegaskan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai langkah strategis untuk memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pada 2025, Kementerian Sosial bersama kementerian terkait memulai uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dipusatkan di Banyuwangi sebagai proyek percontohan nasional. Program ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan data dan mengurangi interaksi…

Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat tata kelola bantuan sosial (bansos). Salah satu terobosan penting yang kini dijalankan adalah transformasi digital dalam penyaluran bansos agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Langkah ini tidak hanya sekadar modernisasi teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral pemerintah untuk menjamin masa depan…

Jakarta – Pemerintah terus mendorong transformasi tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui langkah digitalisasi. Uji coba sistem digital bansos yang dilakukan melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) dinilai mampu meningkatkan transparansi, memperluas partisipasi masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah penting untuk membuka ruang keterlibatan…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) akan segera diterapkan secara nasional. Kebijakan ini diambil setelah uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menunjukkan hasil yang positif dan dinilai mampu menjawab persoalan ketepatan sasaran, transparansi, serta efisiensi dalam distribusi bantuan.Selama ini, masalah klasik dalam penyaluran bansos adalah salah…

Oleh: Yudhistira Wijaya)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah Indonesia, sejatinya merupakan salah satu upaya besar untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak bangsa. Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan pemenuhan gizi yang baik bagi generasi penerus, program ini memberikan makanan bergizi secara gratis kepada siswa-siswi sekolah.  Namun, di tengah program ambisius ini, sejumlah…

Oleh: Anggita Prameswari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto yang memberi harapan besar bagi peningkatan kualitas gizi dan masa depan generasi muda Indonesia. Program ini tidak hanya sekadar penyediaan makanan, melainkan sebuah strategi besar negara dalam membangun sumber daya manusia unggul yang sehat, cerdas, dan produktif. Kehadiran Peraturan…

JAKARTA – Pemerintah pusat memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional. Kebijakan ini digulirkan menyusul evaluasi menyeluruh pemerintah terhadap kualitas layanan MBG.. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, penerbitan SLHS menjadi langkah strategis untuk memastikan…