Mirna

Perlindungan Lahan Pertanian Diperkuat, Kepastian Usaha Petani Makin Terjaga

JAKARTA – Pemerintah memperkuat perlindungan lahan pertanian produktif melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini diarahkan untuk menjaga ruang produksi pangan sekaligus memberikan kepastian bagi keberlanjutan usaha petani. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan perlindungan lahan tidak cukup berhenti pada…

Read More

RUU Reforma Agraria Dinilai Sangat Penting Untuk Melindungi Hak Petani

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria resmi menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, beberapa waktu lalu. RUU ini menjadi salah satu upaya legislasi untuk mengatur persoalan agraria, termasuk penguasaan dan pemilikan tanah serta penyelesaian konflik agraria. Dalam drafnya, RUU Pengaturan Reforma Agraria turut…

Read More

Reforma Agraria Dorong Petani Gurem Naik Kelas dan Lebih Sejahtera

JAKARTA — Reforma agraria diarahkan menjadi jalan bagi petani gurem untuk memperkuat aset, memperluas skala usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria, redistribusi tanah didorong agar tidak berhenti pada kepastian hak, tetapi juga mampu menciptakan penghidupan yang lebih layak dan berkelanjutan bagi petani. RUU yang menjadi usul inisiatif DPR tersebut…

Read More

September Hitam Jangan Menjadi Panggung Mobilisasi Kebencian yang Merusak Demokrasi

Oleh: Indah Prameswari)* Setiap September, ruang publik Indonesia kembali diwarnai refleksi mengenai berbagai peristiwa yang pernah menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami sejarah, memperkuat kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, serta melihat pentingnya menjaga kehidupan demokrasi secara sehat. Refleksi terhadap masa lalu akan lebih bermakna apabila…

Read More

September Hitam Harus Jadi Ruang Ingatan Kolektif, Bukan Mobilisasi Emosi

Oleh: Rania Zafirah)* September kembali menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengingat berbagai peristiwa kelam dalam perjalanan bangsa. Istilah September Hitam berkembang sebagai simbol untuk mengenang sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih menjadi bagian dari ingatan publik. Momentum tersebut penting karena mengingat sejarah bukan sekadar menghadirkan kembali luka masa lalu, tetapi…

Read More

Isu September Hitam, Aspirasi Disampaikan Tertib dan Sesuai Aturan Tanpa Provokasi Anarkistis

Jakarta – Isu yang berkembang dengan narasi “September Hitam” mendapat perhatian pemerintah dan aparat keamanan seiring munculnya ajakan penyampaian aspirasi di sejumlah wilayah. Masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan tuntutan secara terbuka, namun pelaksanaannya perlu dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari…

Read More

Sejumlah Pihak Ingatkan September Hitam Jangan Berubah Jadi Mobilisasi Emosi

Jakarta – Sejumlah pihak mengingatkan agar isu September Hitam tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi maupun provokasi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Pengamat politik Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menilai isu September Hitam di media sosial sebagai bentuk aktivisme digital yang positif, namun perlu dijaga agar tidak berkembang menjadi mobilisasi massa berbasis kebencian. “Fenomena September Hitam…

Read More

Pemerintah Tepat Menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai Kanal Subsidi Desa

Oleh : Radjiman Arif*) Penyaluran subsidi merupakan salah satu bentuk kehadiran negara yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, memastikan bantuan dan barang bersubsidi diterima oleh kelompok yang berhak bukan hanya persoalan administrasi, melainkan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks tersebut, keputusan pemerintah menjadikan Koperasi…

Read More

Koperasi Merah Putih Membuktikan Pemerintah Serius Menutup Kebocoran Subsidi

Oleh : Catur Ronggo*) Kebocoran subsidi bukan sekadar persoalan anggaran yang hilang di tengah rantai distribusi. Di balik subsidi yang tidak tepat sasaran, terdapat hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat kebijakan negara. Karena itu, langkah pemerintah memperkuat Koperasi Merah Putih sebagai saluran distribusi barang subsidi patut dibaca sebagai upaya serius memperbaiki tata kelola sekaligus memastikan…

Read More

Koperasi Merah Putih Bantu Subsidi Lebih Tepat Sasaran

Jakarta – Mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tengah memperkuat pengawasan dan penyaluran barang bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Skema tersebut diharapkan dapat menekan kebocoran subsidi sekaligus memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar berhak. Purbaya mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) gabungan bersama BPI Danantara dan Kementerian…

Read More