Jakarta – Pengukuhan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, M.A., M.Sc. sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menjadi momentum untuk memperkuat agenda peningkatan prestasi esports nasional. Kepemimpinan baru diarahkan membangun pembinaan atlet, ekosistem kompetisi, serta jalur prestasi yang lebih terstruktur agar Indonesia mampu mencatatkan capaian lebih tinggi di tingkat Asia dan dunia. Herindra…
Oleh : Antonius Utomo Di tengah ketidakpastian perekonomian global, Indonesia menunjukkan sinyal yang cukup menggembirakan dari sisi kepercayaan masyarakat. Dinamika geopolitik, perlambatan ekonomi sejumlah negara maju, hingga fluktuasi harga komoditas memang masih menjadi tantangan. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan optimisme masyarakat terhadap perekonomian nasional. Salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan positif tersebut adalah meningkatnya…
*) Oleh : Devika Ayu Pemerintah terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional setelah tingkat keyakinan konsumen kembali membaik pada Agustus 2026. Perbaikan kepercayaan masyarakat menjadi sinyal positif karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2026 meningkat dibandingkan Juli 2026. Kondisi tersebut…
JAKARTA – Optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan penguatan pada Agustus 2026. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 118,5, meningkat 1,7 poin dibandingkan Juli 2026 yang berada pada level 116,8. Perbaikan indeks menjadi sinyal positif terhadap meningkatnya keyakinan masyarakat dalam melihat kondisi ekonomi saat ini maupun prospek perekonomian…
Jakarta – Kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2026 menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. Perbaikan tersebut menunjukkan mulai pulihnya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi setelah mengalami tren penurunan dalam beberapa bulan sebelumnya. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), IKK Agustus 2026 tercatat 118,5, meningkat dari 116,8 pada Juli 2026. Research Analyst Mirae Asset…
Oleh: Alexander Royce*) Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki babak baru yang kian progresif. Di bawah kepemimpinan visioner saat ini, langkah-langkah luar biasa terus diambil guna memastikan kekayaan negara tak lagi dirampok oleh segelintir pihak. Saat ini, instrumen hukum paling dinanti, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sedang dikebut pembahasannya oleh pemerintah dan DPR….
Oleh: Bara Winatha*) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mendapat perhatian seiring proses pembahasannya di DPR. Regulasi yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 tersebut dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran aturan ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak…
Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki momentum penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran regulasi tersebut dinilai dapat memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam mengejar, menyita, dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana sekaligus meningkatkan efek jera bagi pelaku korupsi. Dukungan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset salah satunya disampaikan Korps Pemberantasan…
Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam menelusuri, mengamankan, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri, Kombes Affandi Eka Putra, mengatakan aturan khusus mengenai perampasan aset…
Oleh : Catur Ronggo*) Persoalan agraria di Indonesia tidak sekadar menyangkut siapa yang menguasai sebidang tanah. Di balik konflik lahan terdapat persoalan kepastian hukum, tumpang tindih regulasi, akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, hingga ketimpangan pemanfaatan ruang. Karena itu, langkah pemerintah bersama DPR untuk menghadirkan kerangka hukum reforma agraria yang lebih komprehensif menjadi momentum penting untuk…
