Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengembangkan sistem pengawasan berlapis termasuk menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) demi mencegah kasus keracunan, menjamin mutu dan keamanan, serta kesinambungan program di seluruh wilayah Indonesia. Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengaku pihaknya menerima mandat untuk membantu mengatasi kasus…
JAKARTA – Pemerintah memperkuat efisiensi dan pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar digunakan bagi pelayanan gizi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan menyisir kebutuhan anggaran sekaligus memperketat pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebutuhan anggaran MBG terus dihitung…
Jakarta, – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 21 program untuk memperkuat pengawasan dan mencegah keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini akan dijalankan apabila anggaran pengawasan MBG untuk 2027 telah menjadi anggaran definitif. “Kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan,…
SORONG — Pemerintah terus memperkuat komitmennya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk anak-anak yang tinggal di kampung-kampung dengan keterbatasan akses dan infrastruktur. Di Papua Barat Daya, pemerintah daerah secara aktif memperjuangkan perluasan cakupan program agar manfaat pemenuhan gizi dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis. Wakil…
Oleh : Catur Ronggo*) Indonesia adalah negara yang hidup berdampingan dengan berbagai ancaman bencana. Letak geografis di kawasan cincin api, perubahan pola cuaca, kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta longsor menuntut pemerintah memiliki sistem penanganan yang semakin cepat dan terukur. Dalam kondisi seperti ini, keberhasilan menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya, tetapi…
Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan bencana alam secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan nasional, mempercepat respons di daerah terdampak, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menilai respons pemerintah terhadap berbagai bencana saat ini semakin cepat dan masif dibandingkan penanganan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka rapat terbatas untuk membahas…
JAKARTA — Pemerintah mempercepat penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia dengan menggerakkan unsur pusat, daerah, TNI, BNPB, serta kementerian dan lembaga terkait secara terpadu. Langkah ini dilakukan menyusul gempa di Flores, peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah. Penanganan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan situasi,…
Oleh : Catur Ronggo*) Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan api yang harus segera dipadamkan. Di balik setiap hektare hutan yang terbakar, terdapat ancaman terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, aktivitas ekonomi, hingga masa depan pembangunan nasional. Karena itu, pesan Presiden Prabowo Subianto dalam perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan patut dibaca sebagai penegasan penting: negara…
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kepolisian terus mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Hingga saat ini, terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses, dengan 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) secara daring, Presiden meminta Kapolri melaporkan perkembangan penanganan terhadap pihak-pihak…
Oleh : Radjiman Arif*) Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan yang berulang setiap kemarau. Karhutla berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, keberlangsungan ekosistem, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan pembangunan. Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Negara juga harus memastikan setiap pihak yang menyebabkan atau membiarkan terjadinya kebakaran dimintai pertanggungjawaban sesuai…
