Kolaborasi Akademisi, Industri, dan Pemerintah Menjadi Kunci Keberhasilan Energi E50

Oleh: Bara Winatha*) Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Indonesia memperkuat kemandirian energi melalui optimalisasi sumber daya domestik dan pengembangan energi berbasis bahan baku dalam negeri. Salah satu agenda yang mulai dipersiapkan adalah pengembangan bahan bakar bensin dengan campuran bioetanol 50 persen atau E50. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus mendorong…

Read More

Setelah B50, E50 Menjadi Tahap Baru Menuju Kemandirian Energi Indonesia

Oleh: Alexander Royce*) Di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu dan ancaman krisis energi yang membayangi banyak negara, Indonesia justru mengambil langkah kuda yang begitu visioner. Ketergantungan pada bahan bakar minyak fosil impor selama berdekade-dekade telah menjadi beban struktural bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, narasi pesimisme itu kini dipatahkan secara…

Read More

Sistem Penilaian MBG: Pemerintah Serius Membenahi Kualitas Layanan

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memasuki tahap penguatan tata kelola seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat. Perluasan layanan tersebut diikuti pengawasan agar penyediaan makanan tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan mutu, keamanan pangan, ketepatan waktu, serta kesesuaian dengan standar gizi. Salah satu langkah yang dikembangkan Badan Gizi…

Read More

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

Oleh : Abdul Razak)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi…

Read More

Korupsi Merugikan Negara, RUU Perampasan Aset Mengembalikan Hak Rakyat

Oleh : Jonathan Janoel*) Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan mengenai hak publik atas sumber daya negara. Ketika uang atau aset yang semestinya digunakan untuk pembangunan berpindah menjadi keuntungan pribadi melalui tindak pidana, kerugiannya tidak berhenti pada nilai material. Dampaknya dapat terasa pada kualitas layanan, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks itu, pembahasan…

Read More

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

Oleh : Jonathan Janoel*) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian setelah DPR dan pemerintah menyatakan target penyelesaiannya pada akhir 2026. RUU ini dinilai penting dalam memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, karena penindakan tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memastikan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dapat…

Read More

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi

Oleh Arga Septian )* Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pangan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian publik. Bukan semata karena pangan merupakan kebutuhan paling mendasar, tetapi juga karena dalam periode ini pemerintah menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional. Arah itu terlihat dari…

Read More

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

Oleh: Arief Nugroho* Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan,…

Read More

Masyarakat Dukung Kebijakan Pro-Buruh Prabowo, Tegaskan Sikap Tolak Provokasi

Oleh Yuliarti )* Isu ketenagakerjaan tidak pernah sesederhana perdebatan mengenai upah dan kesejahteraan. Di dalamnya terdapat kepentingan pekerja, keberlanjutan dunia usaha, dan kebutuhan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Karena itu, ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan buruh, publik semestinya melihatnya secara utuh, dengan membedakan antara kritik yang membangun…

Read More

Pemerintah Terus Benahi Berbagai Masalah, Penyampaian Aspirasi Jangan Dikotori Provokasi

Oleh: Stefano Listanto *) Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan menunjukkan adanya agenda pembenahan di sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian, ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, hingga pembangunan sumber daya manusia dan HAM. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi dan memberikan masukan agar setiap kebijakan semakin dekat dengan kebutuhan…

Read More