Oleh : Catur Ronggo*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi semata-mata dipandang sebagai program pemerintah yang berjalan dari pusat ke daerah. Dalam perkembangannya, program ini mulai membentuk keterlibatan sosial dan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dukungan terhadap keberlanjutan MBG menjadi gambaran bahwa manfaat program telah menjangkau lebih luas, penerima makanan hingga petani, nelayan,…
Oleh : Radjiman Arif*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan posisinya sebagai salah satu kebijakan sosial strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini membawa agenda memperbaiki gizi, mencegah stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Karena itu, dukungan terhadap keberlanjutan MBG mencerminkan harapan publik agar negara terus memperkuat investasi bagi generasi…
Oleh: Yoga Prasetya Upaya memperkuat pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelakunya. Negara juga dituntut mampu mengejar, menyita, dan mengembalikan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan agar tindak pidana korupsi benar-benar kehilangan manfaat ekonominya. Dalam konteks itulah pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda legislasi yang dinilai…
Oleh: Rizky Kurniawan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa aturan ini akan menjangkau lebih dari sekadar pelaku korupsi. Selain koruptor, RUU tersebut dirancang untuk menyasar bandar narkoba, jaringan teroris, hingga pelaku penipuan investasi, sejalan dengan praktik yang lebih dulu diterapkan di sejumlah negara maju. Ketua Komisi…
*) Oleh : M Dava Firdaus Jakarta – Penanganan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang diduga terlibat dalam kericuhan setelah demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 perlu dilakukan secara tegas, tetapi tetap berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap tersebut penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan yang menyasar kelompok tertentu hanya karena…
Oleh: Alexander Royce*) Demokrasi di Indonesia senantiasa memberikan ruang luas bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi secara terbuka. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh bermutasi menjadi ruang anarki yang merugikan kepentingan umum. Dinamika demonstrasi pada akhir Agustus dua ribu dua puluh enam menjadi ujian nyata sekaligus pembuktian kuat bagi komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak demokrasi, sembari tetap…
Oleh : Renita Taskia )* Perekonomian Indonesia membutuhkan mesin baru yang mampu mengubah kekuatan modal menjadi investasi produktif, memperkuat industri nasional, sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks tersebut, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara memiliki arti strategis. Lembaga ini tidak sekadar ditempatkan sebagai pengelola investasi, tetapi diharapkan mampu menjadi…
Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah terus memperkuat strategi investasi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus membangun fondasi perekonomian yang produktif dan berkelanjutan. Dalam strategi tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting untuk mengakselerasi investasi pada sektor strategis, memperkuat hilirisasi, serta membuka peluang pembiayaan bagi proyek-proyek…
Oleh : Antonius Utomo Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk membangun sistem perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran melalui pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini menjadi penting karena keberhasilan program bantuan sosial bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disiapkan negara, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang…
*) Oleh: Rizky Fahmi Alamsyah Pembangunan kesejahteraan tidak cukup hanya dengan memperbesar anggaran perlindungan sosial, tetapi juga membutuhkan ketepatan dalam menentukan siapa yang paling membutuhkan intervensi negara. Di sinilah Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki posisi strategis sebagai fondasi kebijakan sosial yang lebih akurat dan berkeadilan. Pemerintah terus membenahi tata kelola DTSEN agar berbagai…
