Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan sikap pemerintah memerangi korupsi terus berlanjut. Hal itu disampaikannya merespons peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo. Menurutnya, OTT yang berulang kali menjerat kepala daerah menjadi bukti bahwa persoalan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia perlu terus diperkuat dengan pendekatan yang…
Jakarta – Upaya pemerintah memperkuat pencegahan korupsi secara menyeluruh sejalan dengan visi Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan tata kelola pemerintahan bersih, berintegritas, dan berkeadilan. Salah satu langkah konkret yang dinilai strategis adalah penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu…
Oleh: Rivka Mayangsari *) Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Negara tidak lagi semata mengandalkan pendekatan represif melalui penindakan hukum, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan berbasis pendidikan karakter, penguatan nilai integritas, serta kolaborasi dengan elemen masyarakat sipil. Pendekatan menyeluruh ini mencerminkan keseriusan negara dalam memerangi korupsi sebagai…
Oleh : Gavin Asadit )* Pemberantasan korupsi kembali menjadi agenda utama negara pada 2026 seiring dengan meningkatnya langkah penindakan dan pencegahan yang dilakukan secara terkoordinasi oleh lembaga penegak hukum dan pemerintah. Negara menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan nasional, stabilitas pemerintahan, serta kepercayaan publik, sehingga membutuhkan respons yang tegas, terukur, dan berkelanjutan. Komisi…
JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat agenda kedaulatan pangan dengan menargetkan swasembada gula, telur, dan daging ayam pada 2026, menandai pergeseran menuju ketahanan pangan total. Kebijakan tersebut diperkuat oleh keberhasilan swasembada beras dan jagung yang tercapai lebih cepat dari target, serta lonjakan produksi beras sepanjang 2025 yang membuka ruang penguatan komoditas…
JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo mencatat tonggak bersejarah dengan mencapai swasembada beras hanya dalam satu tahun, lebih cepat dari target empat tahun. Sepanjang 2025, produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi sekitar 31,19 juta ton, sehingga menciptakan surplus dan menghentikan impor beras konsumsi. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan pangan…
Oleh: Michella Marciana Lany *) Indonesia menegaskan posisinya sebagai kekuatan pangan yang tengah bangkit melalui langkah-langkah konkret dan terukur. Di tengah tekanan krisis global, gangguan rantai pasok, serta ancaman perubahan iklim, pemerintah menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan fondasi strategis pembangunan nasional dan kontribusi nyata bagi stabilitas dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden…
Oleh: Edgar Pallavi *) Indonesia menegaskan arah baru pembangunan nasional melalui swasembada pangan yang dicapai lebih cepat dari proyeksi. Di tengah gejolak geopolitik, krisis iklim, dan ketidakpastian rantai pasok global, kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tampil sebagai ukuran konkret kedaulatan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan kemandirian pangan bukan sekadar target sektoral, melainkan fondasi strategis…
Jakarta – Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen krusial untuk memutus mata rantai kejahatan ekonomi sekaligus menutup kekosongan hukum dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Selama ini, negara kerap menghadapi hambatan serius dalam merampas aset hasil kejahatan, terutama ketika pelaku tidak dapat diproses melalui…
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada tahun ini sebagai bagian dari penguatan kerangka hukum nasional dalam pemberantasan tindak pidana bermotif ekonomi. Pembahasan regulasi ini dinilai strategis untuk memastikan negara memiliki instrumen yang efektif dalam memutus aliran keuntungan dari kejahatan, sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat. Kepala Badan…
