Category: Uncategorized

Oleh : Syaiful Rahman )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru secara resmi membuka babak baru penegakan hukum nasional. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia meninggalkan kerangka hukum pidana warisan kolonial dan memasuki fase pembaruan yang dirancang untuk merespons dinamika sosial, teknologi, serta tuntutan keadilan masyarakat modern. Pengesahan tersebut bukan sekadar…

JAKARTA — Indonesia resmi memasuki era baru penegakan hukum nasional setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru diberlakukan secara efektif pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan dua regulasi tersebut menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana warisan kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad, sekaligus menjadi fondasi baru sistem…

JAKARTA — Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menandai pergeseran besar arah penegakan hukum pidana Indonesia menuju perlindungan kebebasan dan keadilan yang lebih substantif. Sejak resmi berlaku pada 2 Januari 2026, kedua regulasi tersebut menegaskan komitmen negara membangun sistem hukum modern yang humanis, demokratis, dan…

Jakarta – Digitalisasi pengawasan internal di kementerian dan lembaga (K/L) dinilai sebagai langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi serta memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggarisbawahi pentingnya peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integritas birokrasi di era modern. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa digitalisasi merupakan jawaban terhadap tantangan…

Jakarta – Pengawasan digital kini menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi sejak dini. Dalam hal ini, penegakan hukum dinilai belum cukup untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih. Sehingga pengawasan internal dengan pemanfaatan teknologi…

Jakarta – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, memberikan tanggapannya terkait dengan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Mahfud menilai, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen politik kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal itu terbukti dari isi pidato, kampanye, dan visi yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia. “Kalau komitmen…

Papua Pegunungan- Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan nasional. Di wilayah Papua Pegunungan, PSN sektor pangan dinilai menjadi pilar penting dalam memperkokoh fondasi kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. PSN di Papua Pegunungan diarahkan tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan…

Oleh: Samuel Yikwa )* Program Strategis Nasional (PSN) di Papua merupakan manifestasi nyata kehadiran negara dalam memastikan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat hingga ke wilayah paling timur Indonesia. PSN dirancang sebagai instrumen kebijakan strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi Papua melalui penguatan infrastruktur, pengembangan kawasan pangan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Dalam kerangka besar…

Oleh: Yohanas Karoba *) Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua bukan sekadar agenda pembangunan fisik, melainkan manifestasi nyata dari komitmen negara untuk menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini, kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, dan Papua sering kali dipersepsikan sebagai wilayah yang tertinggal akibat keterbatasan akses, infrastruktur,…

Jakarta – Sejumlah kabupaten di wilayah Sumatra yang terdampak banjir menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihan pascabencana. Berbagai indikator pemulihan, mulai dari berfungsinya kembali pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas infrastruktur, hingga tersedianya hunian sementara dan akses air bersih, mencerminkan langkah nyata menuju kondisi yang semakin stabil dan tertata. Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satuan Tugas…