Category: Uncategorized

Oleh : Andhika Rachma Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah hukum pidana nasional dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada awal 2026, serentak dengan pemberlakuan KUHP yang telah lebih dahulu disahkan. Momentum ini bukan sekadar pergantian norma teknis semata, melainkan sebuah komitmen kolektif yang dibangun melalui proses musyawarah luas dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat,…

Jakarta – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai babak penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan hukum pidana warisan kolonial Belanda, Indonesia kini resmi memasuki era baru dengan sistem hukum pidana yang dirancang sesuai kebutuhan bangsa yang merdeka, demokratis,…

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hasil pembaruan merupakan bagian integral dari reformasi hukum nasional yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum di seluruh negeri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa…

Oleh: Bara Winatha*) Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 kembali menjadi perhatian publik di berbagai daerah. Di satu sisi, pemerintah menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata untuk menjaga kesejahteraan pekerja di tengah tekanan inflasi dan dinamika perekonomian nasional. Di sisi lain, sebagian kelompok buruh masih menyampaikan keberatan dan tuntutan lanjutan melalui aksi unjuk…

Oleh : Andika Pratama )* Penolakan terhadap aksi demonstrasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang terjadi di 36 provinsi merupakan cerminan meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi nasional. Di tengah situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, kebijakan pengupahan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga daya beli…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 merupakan bukti nyata komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Kebijakan tersebut tidak hanya disusun berdasarkan formula yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibarengi dengan ajakan dialog terbuka kepada kelompok buruh guna menyerap aspirasi dan menjaga hubungan industrial yang harmonis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,…

Jakarta — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha melalui penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan ini dirumuskan sebagai respons atas dinamika ekonomi nasional dan daerah, sekaligus untuk memastikan daya beli pekerja tetap terjaga di awal tahun mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan…

Oleh: Brahma Dennis (* Target pemerintah untuk menjangkau 46 persen penduduk Indonesia melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026 mencerminkan keseriusan negara dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan akses layanan kesehatan, sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sejak dini. Optimisme…

Oleh : Sava Andriana )* Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menembus angka 70 juta peserta menjadi salah satu capaian penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Angka tersebut menunjukkan antusiasme publik yang sangat tinggi terhadap layanan kesehatan preventif yang disediakan oleh pemerintah. Di tengah berbagai tantangan akses layanan kesehatan, terutama di daerah…

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menempatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai pilar utama penguatan layanan kesehatan preventif nasional. Program yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat, tercermin dari tingginya tingkat partisipasi sepanjang 2025. Data mutakhir, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan CKG telah menembus lebih dari 70 juta peserta. Berdasarkan laporan…