Ekonomi – Page 12

Efisiensi Anggaran, Kebijakan Cerdas untuk Pembangunan Terarah

Kontributor6 months ago04 mins

Jakarta Pemerintah terus menggalakkan kebijakan efisiensi anggaran guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Langkah strategis yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memastikan anggaran negara dialokasikan pada sektor-sektor prioritas yang benar-benar mendukung pembangunan nasional secara lebih terarah dan berkelanjutan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan efisiensi ini diambil setelah…

Efisiensi Anggaran: Langkah Bijak Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Nasional

Kontributor6 months ago04 mins

Jakarta Dalam upaya mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan dana yang sebelumnya digunakan untuk pos anggaran yang kurang produktif, ke sektor-sektor yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah…

Presiden Prabowo Dorong Hilirisasi Sawit untuk Pemerataan Ekonomi Indonesia

Kontributor7 months ago09 mins

Oleh : Elisabeth Titania Dionne)* Industri kelapa sawit telah lama menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Komoditas ini memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara sekaligus menjadi mata pencaharian bagi jutaan petani di seluruh pelosok nusantara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mendorong hilirisasi sawit sebagai upaya merealisasikan pemerataan ekonomi secara lebih…

Perluasan Kebun Sawit Bukan Deforestasi, Pemerintah Dapat Dukungan Berbagai Kalangan

Kontributor7 months ago03 mins

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan tata kelola industri sawit yang dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan strategis yang dicanangkan bertujuan memperkuat kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan bagi petani dan pengusaha sawit. Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menekankan perlunya penyederhanaan regulasi…

Pemerintah Pastikan Kenaikan PPN 1% Tidak Berdampak pada Kebutuhan Pokok Masyarakat

Kontributor7 months ago04 mins

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah tetap terjaga meski tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik 1% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa ekonomi nasional tetap kokoh meski tarif PPN mencapai 12%. Bahkan, Febrio memperkirakan pertumbuhan…

Kebijakan PPN Perkuat Ekonomi Nasional Jangka Panjang

Kontributor7 months ago07 mins

Oleh : Dhita Karuniawati )* Pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% untuk memperkuat ekonomi nasional dalam jangka panjang. Rencana kenaikan tarif PPN ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 7 Oktober 2021. Kebijakan…

Stok Energi dan BBM Aman Selama Libur Tahun Baru 2025

Kontributor7 months ago03 mins

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan distribusi energi tetap terjaga selama perayaan Natal 2024 dan liburan Tahun Baru 2025. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan pasokan bahan bakar minyak (BBM), liquified petroleum gas (LPG), serta kelistrikan berada dalam kondisi aman dan lancar. “Kementerian ESDM telah…

Penyesuaian PPN 1 Persen Datangkan Manfaat Besar untuk Masyarakat

Kontributor7 months ago03 mins

JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat melalui kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen. Kebijakan tersebut diyakini mendatangkan manfaat besar yang kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan sosial. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, menegaskan bahwa…

Kebutuhan Pokok Tak Terdampak, Penyesuaian PPN 1 Persen Berpihak pada Rakyat

Kontributor7 months ago07 mins

Oleh : Vania Salsabila Pratama )* Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat stimulus ekonomi tanpa membebani rakyat. Dalam kebijakan tersebut, kebutuhan pokok masyarakat tetap dibebaskan dari PPN, sehingga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga dengan baik. Langkah ini menegaskan…

Kebijakan Penyesuaian PPN 1 Persen Sudah Tepat, Pemerintah Bertindak Sesuai Undang-Undang

Kontributor7 months ago03 mins

JAKARTA — Pemerintah memutuskan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mengamanatkan penerapan tarif baru tersebut. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa…