Oleh: Zhafran Goldwin)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui pembenahan tata kelola dan peningkatan standar keamanan pangan. Salah satu langkah pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) adalah mewajibkan setiap ompreng atau wadah makanan MBG mencantumkan batas waktu konsumsi. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada pekan depan sebagai upaya memperkuat keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengetatan standar pengolahan, distribusi, hingga pengendalian masa konsumsi makanan. Pencantuman informasi mengenai batas aman konsumsi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang diterima peserta didik dan penerima manfaat tetap aman, bermutu, serta layak dikonsumsi. Penguatan tersebut sejalan dengan pembenahan tata kelola…
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan sistem monitoring berlapis di sekolahok. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap makanan yang diterima peserta didik tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi sesuai standar yang telah ditetapkan. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan…
*) Oleh: Ratna Komala Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RI merupakan momentum yang sarat makna bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari bersejarah tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi atas perjuangan panjang bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di tengah semangat persatuan dan optimisme menuju Indonesia yang semakin maju, ruang demokrasi tetap terbuka bagi masyarakat untuk…
Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Dinamika hubungan antara mahasiswa dan pemerintah kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan terakhir. Berbagai elemen mahasiswa di sejumlah daerah aktif menyuarakan aspirasi terkait kebijakan publik, mulai dari isu ekonomi, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan. Fenomena ini sesungguhnya merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Kritik, diskusi, dan partisipasi publik…
Jakarta – Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menegaskan ruang demokrasi tetap terbuka bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, penyampaian pendapat harus dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab tanpa disertai tindakan kekerasan, perusakan, maupun pembakaran fasilitas publik. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.)…
Jakarta – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap membuka ruang demokrasi bagi masyarakat, termasuk mahasiswa yang ingin menyampaikan kritik dan aspirasi. Penyampaian pendapat di muka umum diharapkan berlangsung tertib, damai, dan bertanggung jawab agar momentum kemerdekaan tetap aman dan kondusif. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan…
Oleh : Nancy Dora* Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya menjadi ruang refleksi tentang bagaimana demokrasi Indonesia terus tumbuh dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Di tengah semangat kemerdekaan yang identik dengan kebebasan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama, munculnya inisiatif kabinet bayangan dapat ditempatkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Kehadirannya menunjukkan…
Oleh: Ricky Rinaldi Menjelang Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik menyusul munculnya Kabinet Bayangan yang dibentuk sejumlah akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil. Kehadirannya menambah warna dalam diskursus demokrasi, khususnya terkait pengawasan terhadap pemerintahan dan alternatif kebijakan. Dalam negara demokratis, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar. Kritik…
Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan atau shadow cabinet oleh koalisi masyarakat sipil menjadi bagian dari dinamika demokrasi menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Namun, gagasan tersebut diingatkan agar tidak berkembang menjadi polemik yang justru memicu kegaduhan politik dan mengaburkan substansi kritik terhadap pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menilai…
