Pemerintah Optimistis Jaga Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Investasi Strategis Danantara

Oleh: Rizal Maulana Pemerintah melihat penguatan investasi strategis sebagai salah satu fondasi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah perubahan ekonomi global yang semakin dinamis. Pandangan tersebut tercermin dari upaya memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai instrumen investasi negara yang dapat mempertemukan kekuatan badan usaha milik negara dengan sektor…

Read More

APBN Pilar Utama Pemerintah Dorong Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung program pembangunan prioritas, serta menciptakan ruang bagi investasi produktif. Dalam strategi tersebut, peran APBN dipadukan dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan sektor…

Read More

Ketahanan Ekonomi Nasional Kunci Menghadapi Ketidakpastian Global

Jakarta – Ketahanan ekonomi Indonesia dinilai masih mampu bertahan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik dunia. Kondisi tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi semester I 2026 yang mencapai 5,45 persen, inflasi yang berada pada level 3,19 persen, serta kembali meningkatnya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Stabilitas tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah…

Read More

Fokus Prabowo pada Gambut Menjadi Kunci Mencegah Karhutla Berulang

Oleh Arinindya Rahman )* Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus menjadi persoalan berulang membutuhkan perubahan pendekatan, dari sekadar memadamkan api ketika kebakaran terjadi menjadi memperkuat pencegahan sejak awal. Untuk itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menunjukkan perhatian pemerintah pada kawasan gambut sebagai salah satu…

Read More

Karhutla Tidak Cukup Dipadamkan, Prabowo Tepat Memperkuat Komando Pencegahan

Oleh Hanggini Putri )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan ketika api sudah membesar. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola gambut, kesiapan masyarakat, teknologi, hingga pilihan ekonomi warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Karena itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)…

Read More

Prabowo Bentuk BPGMN, Ilmuwan dan Profesional Dilibatkan Cegah Karhutla

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang. Lembaga tersebut akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional untuk mendukung penelitian, pemetaan, pemantauan titik panas, serta pengembangan sistem deteksi dini. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa…

Read More

Cegah Karhutla, Prabowo Bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove melalui pendekatan berbasis riset, teknologi, pemetaan serta keterlibatan masyarakat. Keputusan pembentukan BPGMN merupakan hasil pembahasan Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi dari berbagai…

Read More

Sertifikasi Halal: Perlindungan Konsumen dan Daya Saing Usaha

Oleh: Satya Wiguna )* Sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha. Kejelasan status halal membantu masyarakat memperoleh kepastian ketika memilih produk, sementara bagi produsen, pemenuhan standar halal dapat menjadi nilai tambah yang memperkuat kepercayaan pasar. Pemerintah terus menyiapkan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH). Kepastian menjadi unsur…

Read More

Sertifikasi Halal Menjadi Fondasi Kepercayaan Konsumen dan Produsen

Oleh: Widya Arsyinta )* Sertifikasi halal semakin menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan antara konsumen dan produsen. Kejelasan mengenai status halal memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menentukan produk yang dikonsumsi, sekaligus mendorong pelaku usaha menjaga proses produksi sesuai standar yang berlaku. Penguatan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) juga menjadi langkah untuk menciptakan ekosistem usaha yang…

Read More

Pemerintah Siapkan Ekosistem Sertifikasi Halal yang Inklusif dan Berdaya Saing

Jakarta — Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026 berjalan efektif. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem halal yang inklusif, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta menjaga kelancaran perdagangan dan rantai pasok. Upaya itu dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Wajib Halal Oktober 2026…

Read More