Pemerintah Pastikan Koperasi Merah Putih Tak Sesuai Spek Harus Diperbaiki

JAKARTA — Pemerintah memperketat pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan memulai verifikasi dan validasi terhadap lebih dari 24 ribu bangunan yang telah selesai dibangun. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fasilitas koperasi, mulai dari bangunan, lokasi hingga kelengkapan pendukung, sesuai standar sebelum diserahterimakan kepada desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan verifikasi menjadi tahapan penting…

Read More

Jelang 2 Tahun Prabowo, Perbaikan Ekonomi Kian Terasa Langsung oleh Masyarakat  

*) Oleh : Gavin Asadit Menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan ekonomi nasional terus dikalibrasi untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan manfaat pembangunan semakin nyata di tingkat akar rumput. Memasuki tahun kedua ini, evaluasi terhadap kinerja ekonomi menjadi instrumen penting bagi pemerintah guna memastikan setiap kebijakan…

Read More

Jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran: Titik Konsolidasi Mempercepat Dampak Program Rakyat  

Oleh: Dhita Karuniawati )* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah berada pada fase penting untuk mengevaluasi sekaligus mengonsolidasikan pelaksanaan agenda prioritas. Dua tahun bukan akhir dari perjalanan pemerintahan, tetapi menjadi titik untuk memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat menghasilkan dampak semakin nyata bagi masyarakat. Salah satu sinyal…

Read More

2 Tahun Prabowo, Konsolidasi Kabinet Diarahkan Perkuat Program Prioritas

JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun kedua dengan evaluasi terhadap jajaran kabinet. Salah satu perubahan terjadi di Kementerian Keuangan setelah Prabowo melantik Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 14 September 2026. Pergantian tersebut berlangsung sekitar satu bulan sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka genap dua tahun pada 20 Oktober 2026. Presiden Prabowo mengatakan…

Read More

Jelang 2 Tahun Prabowo, Pemerintah Perkuat Arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, pemerintah memperkuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan untuk memastikan agenda pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut tercermin dari langkah penataan kabinet serta penekanan terhadap kesehatan dan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Momentum…

Read More

Pemerintah Permudah Sertifikasi Halal, Jalan UMKM Naik Kelas  

Oleh: Citra Kurnia Khudori *) Kewajiban sertifikasi halal yang berlaku penuh mulai 18 Oktober 2026 menjadi salah satu momentum penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Kebijakan ini tidak semestinya hanya dipandang sebagai tambahan kewajiban administratif, sebab kepastian halal juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing produk usaha mikro,…

Read More

Pemerintah Mobilisasi Lembaga Halal untuk Dampingi UMKM Jelang Oktober 2026

Jakarta – Pemerintah memperkuat kesiapan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menghadapi pemberlakuan Wajib Halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga serta mobilisasi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Kebijakan Wajib Halal merupakan…

Read More

Wajib Halal Oktober 2026, Momentum Menata Ekosistem UMKM yang Makin Kuat  

Oleh: Zhafran Goldwin)* Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal secara penuh pada 18 Oktober 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam penguatan ekosistem jaminan produk halal di Indonesia. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan regulasi, tetapi juga mencakup perlindungan konsumen, kepastian usaha, tata kelola produksi, hingga peluang pengembangan pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil…

Read More

Pemerintah Perkuat Self-Declare untuk Bantu UMKM Penuhi Sertifikasi Halal

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang direncanakan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Salah satu kemudahan yang terus didorong adalah skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah akan menyiapkan…

Read More

 Jaga Produksi Pangan, Pemerintah Perkuat Asuransi bagi Petani  

Oleh : Catur Ronggo*) Ketahanan pangan nasional pada akhirnya bertumpu pada kemampuan petani untuk terus menanam dan memanen. Karena itu, ketika risiko gagal panen meningkat akibat kekeringan, banjir, maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), perlindungan melalui asuransi menjadi bagian penting dari strategi menjaga ketersediaan pangan. Dalam konteks inilah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) semakin relevan,…

Read More