Tag: #Indonesia

Oleh: Aisha Gita )* Pemerintah menetapkan efisiensi sebagai salah satu arah pengelolaan APBN 2027 untuk memastikan anggaran negara digunakan secara terukur dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Kebijakan tersebut berjalan seiring dengan upaya menjaga kredibilitas fiskal, stabilitas perekonomian, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Presiden RI, Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* APBN 2027 hadir ketika negara perlu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan masyarakat tetap terlindungi dari berbagai tekanan ekonomi. Karena itu, anggaran negara perlu dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan stabilitas fiskal dengan kebutuhan nyata masyarakat. Besarnya belanja negara memberi ruang bagi pemerintah menjalankan berbagai program prioritas, tetapi ruang tersebut tetap disertai tanggung…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, APBN 2027 harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial. Arahan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat melaporkan hasil Rapat Paripurna bersama DPR RI yang menyepakati pengesahan RUU APBN 2027 menjadi Undang-Undang APBN 2027. “Saya melaporkan kepada Bapak…

Jakarta – Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 agar anggaran negara dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, setelah pemerintah dan DPR RI mengesahkan APBN…

Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan dan insentif ekonomi yang akan dilanjutkan serta diperluas pada 2027. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Perluasan cakupan kebijakan tersebut diarahkan untuk menjangkau pekerja di seluruh…

*) Oleh : Gavin Asadit Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) menjadi salah satu instrumen fiskal yang memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk mempertahankan daya beli sepanjang 2026. Melalui fasilitas ini, pajak penghasilan pekerja tertentu ditanggung pemerintah sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak berkurang akibat beban PPh 21 sesuai ketentuan yang…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan kelanjutan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027 bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan skema tersebut, PPh 21 yang semestinya dibayarkan pekerja ditanggung…

JAKARTA — Pemerintah berencana memperluas pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Kebijakan yang selama ini menyasar pekerja pada sektor tertentu tersebut akan diperluas kepada pekerja di seluruh sektor usaha dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan bagian dari…