korporasi

Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum terhadap Korporasi Terkait Karhutla

Mirna2 hours ago03 mins

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga penelusuran pertanggungjawaban hukum pihak yang diduga melakukan tindak kejahatan. “Penanganan kebakaran hutan harus…

Penanganan Karhutla Diperketat, Dugaan Keterlibatan Korporasi Terus Diselidiki

Mirna2 hours ago03 mins

Jakarta – Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia dengan menindak pihak-pihak yang diduga terlibat. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut sebanyak 97 perusahaan telah teridentifikasi dalam proses hukum terkait karhutla di Kalimantan dan Sumatera. “Dan laporan dari Pak Kapolda di Sumatera Selatan dan hasil rapat dengan Bapak Presiden pun sudah…

Mengejar Penegakan Hukum Karhutla Menjangkau Korporasi

Mirna2 hours ago08 mins

Oleh: Rani Putri )* Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia semakin diarahkan untuk mengungkap pertanggungjawaban korporasi. Pemerintah tidak hanya memperkuat pemadaman, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran di kawasan konsesi perusahaan. Langkah ini diperlukan agar penanganan karhutla mampu menjangkau pihak yang bertanggung jawab sekaligus mencegah kebakaran berulang. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto…

Mengawal Penegakan Hukum Korporasi Karhutla demi Melindungi Masyarakat

Mirna2 hours ago07 mins

Oleh: Setiawan Adi )* Penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan, termasuk menelusuri tanggung jawab pemegang konsesi atas kebakaran yang terjadi di wilayah pengelolaannya. Langkah ini diperlukan agar penanganan karhutla tidak berhenti…