Kelancaran Libur Nataru Bukti Implentasi Nilai Toleransi di Masyarakat

JAKARTA – Pemerintah bersama berbagai pihak terkait telah mempersiapkan langkah strategis untuk menghadapi lonjakan kendaraan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Kolaborasi yang melibatkan Kementerian BUMN, Korlantas Polri, Jasa Marga, dan berbagai pihak lainnya menjadi kunci dalam menciptakan kelancaran perjalanan masyarakat. Upaya ini juga mencerminkan nilai-nilai toleransi, saling mendukung, dan kerja sama…

Read More

Pemerintah Tidak Tebang Pilih Berantas Judi Online Demi Masa Depan Generasi Bangsa

Oleh : Shenna Aprilya Zahra )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online yang dinilai merusak moral masyarakat dan mengancam masa depan generasi bangsa. Melalui berbagai langkah strategis, aparat hukum bersama lembaga terkait bekerja tanpa pandang bulu untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik ilegal tersebut di Indonesia. Komitmen ini menjadi bukti nyata keseriusan…

Read More

Menguatkan Kebersamaan dan Kerukunan Saat Nataru

Oleh : Candra G Natal dan Tahun Baru (Nataru) adalah momen istimewa yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Namun, di balik keceriaan yang biasanya hadir, terdapat tantangan untuk menjaga keharmonisan, baik dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat luas. Kesibukan mempersiapkan berbagai aspek perayaan sering kali membuat hubungan antarindividu menjadi tegang. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara…

Read More

Mewaspadai Tipu Daya Judol Berkedok Game Online

Oleh : Dina Kahyang Putri )* Judi online yang menyamar sebagai game digital semakin meresahkan. Modus ini tidak hanya menargetkan orang dewasa tetapi juga anak-anak dan remaja. Berdasarkan data pemerintah, sekitar 8,8 juta orang di Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online, dengan mayoritas pelaku berasal dari kelompok usia muda. Ancaman ini menjadi peringatan penting bagi…

Read More

Pendekatan Holistik Penting Sebagai Strategi Pencegahan Narkoba Sejak Dini

Oleh : Andika Pratama )* Penyalahgunaan narkoba terus menjadi ancaman besar yang merusak masa depan generasi muda dan stabilitas sosial bangsa. Dalam upaya mencegah dampak buruk narkoba, pendekatan holistik menjadi strategi kunci yang harus diimplementasikan sejak dini. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek edukasi formal di sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, serta institusi terkait…

Read More

Kolaborasi Lintas Instansi: Meningkatkan Efektivitas Penanganan Jaringan Narkoba Internasional

JAKARTA – Pemerintah Indonesia semakin memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas penanganan masalah dalam menghadapi tantangan besar peredaran narkoba internasional. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan kolaborasi yang melibatkan BNN, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Bea dan Cukai terus menunjukkan hasil positif dalam memberantas jaringan narkoba, khususnya…

Read More

Penyesuaian PPN 1% Demi Mendukung Program Sosial dan Pembangunan

Jakarta – Pemerintah resmi melaksanakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen, pemerintah menegaskan komitmennya untuk…

Read More

Pemerintah Siapkan Sejumlah Stimulus Guna Memitigasi Dampak Penyesuaian PPN 1 Persen

Oleh: Justin Bahar Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah perubahan kebijakan perpajakan. Mulai tahun depan, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami penyesuaian menjadi 12 persen sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi potensi dampak…

Read More

Kebijakan Penyesuaian PPN 1% Sudah Berdasarkan UU dan Kesepakatan Stakeholder

Oleh: Adnan Ramdani )* Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% merupakan langkah besar yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien serta berkeadilan. Kebijakan ini telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan antara berbagai pihak terkait, sehingga tidak hanya berlandaskan pada…

Read More