Jakarta – Aktivis pemuda dan mahasiswa mengajak generasi muda untuk menyikapi secara bijak berbagai informasi yang beredar di tengah mencuatnya isu September Hitam 2026. Sikap kritis dan kemampuan memverifikasi informasi dinilai penting agar mahasiswa tidak mudah terprovokasi oleh konten yang belum terjamin kebenarannya. Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Mizar Hilman, mengatakan perkembangan…
*) Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Momentum September Hitam semestinya menjadi ruang refleksi untuk memahami persoalan hak asasi manusia bukan pintu masuk bagi provokasi yang memperlebar jarak antarkelompok. Ketika isu sejarah, ketidakadilan, dan kritik terhadap negara beredar di media sosial, masyarakat membutuhkan sikap kritis untuk membedakan informasi, opini, propaganda, dan hoaks. Persatuan bangsa tidak berarti menutup ruang…
Oleh: Dimas Pratama Wijaya*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata persoalan luas area yang terbakar atau jumlah titik panas yang muncul. Di balik setiap kebakaran terdapat masyarakat yang berpotensi menghadapi gangguan kesehatan, kualitas udara yang menurun, aktivitas ekonomi yang terganggu, hingga terbatasnya ruang gerak anak-anak. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari…
Oleh: Adi Prasetyo *) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama ini kerap dipahami sebagai persoalan yang harus diselesaikan ketika api sudah muncul. Padahal, kebakaran yang telah meluas membutuhkan sumber daya jauh lebih besar untuk dikendalikan dan berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi. Karena itu, penanganan karhutla perlu bergerak dari pendekatan…
Oleh: Safrudin Ahmed *) Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan siklus kejahatan ekologis yang menuntut ketegasan tanpa kompromi. Tragedi berasap yang kerap melanda ini merampas hak fundamental warga negara atas udara bersih, menghancurkan ekosistem keanekaragaman hayati, dan menelan kerugian ekonomi berskala masif. Transformasi paradigma penanganan kini menjadi keharusan mutlak….
Oleh: Maria Yarangga* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan tantangan lingkungan yang membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Di Papua, langkah pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan berbagai instansi terkait menunjukkan keseriusan dalam memastikan potensi karhutla dapat dikendalikan sejak dini. Di tengah kondisi cuaca kering dan meningkatnya potensi kebakaran pada periode tertentu, kesiapan tersebut…
Kalteng – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago mengatakan pemerintah saat ini memperkuat sinergitas dengan berbagai pihak termasuk dengan masyarakat serta 325 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari sembilan provinsi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator…
?Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan mencatatkan keberhasilan signifikan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berkat solidnya kolaborasi lintas sektor, luas area karhutla berhasil ditekan drastis dari sekitar 38.310 hektare menjadi kurang lebih 200 hektare. ?”Indikasi luasan yang terbakar kurang lebih 38.310 hektare. Dan sekarang Alhamdulillah tinggal kurang…
Jakarta, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat mengusut tuntas dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sengaja, termasuk menelusuri keterlibatan korporasi di balik kebakaran yang kemudian beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Presiden bahkan meminta Kapolri segera menyampaikan nama-nama korporasi yang tengah diproses, termasuk delapan perusahaan yang telah masuk proses hukum dan 18 perusahaan yang masih didalami….
