Oleh : Catur Ronggo*) Hilirisasi bukan lagi sekadar istilah ekonomi dalam dokumen pembangunan. Di tengah persaingan global, kebijakan ini menjadi jalan bagi Indonesia untuk mengubah kekayaan alam yang selama ini diekspor sebagai bahan mentah menjadi kekuatan ekonomi bernilai tambah. Arah tersebut semakin relevan ketika pemerintah berupaya memperkuat industri dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat lebih…
Oleh : Radjiman Arif*) Hilirisasi bukan lagi sekadar agenda pembangunan industri, melainkan strategi besar untuk menentukan arah ekonomi Indonesia menuju 2045. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, bangsa yang hanya menjual bahan mentah akan sulit memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alamnya. Karena itu, pengolahan sumber daya di dalam negeri menjadi jalan penting untuk menciptakan…
JAKARTA Kementerian Sosial memperkuat tata kelola informasi Program Sekolah Rakyat melalui LENSA SR (Layanan Informasi Sekolah Rakyat). Penguatan ini ditujukan agar informasi dapat dihimpun, diverifikasi, dan disebarluaskan secara cepat, terintegrasi, akurat, serta tetap memperhatikan prinsip data-safe dan child-safe. Selama ini, respons terhadap isu masih cenderung dilakukan berdasarkan kasus per kasus dan bergantung pada koordinasi…
Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat tata kelola informasi publik mengenai Sekolah Rakyat untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang valid, cepat, dan terhindar dari hoaks. Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi Sekolah Rakyat dari tingkat pusat hingga daerah sehingga…
_memperkuat_tata_kelola_komunikasi_dengan_membuat_Layanan_Ekosistem_Narasi_Sekolah_Rakyat_yang_Adaptif_(LENSA_SR)._(Foto-_Humas_Kemensos)-600x400.jpg "LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka")
Oleh: Rania Zafirah)* Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR…
Oleh Firly Ismail )* Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Di tengah arus informasi yang bergerak begitu cepat, persoalan utama bukan lagi sekadar ketersediaan informasi, melainkan bagaimana memastikan informasi tersebut benar, terverifikasi, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menjadi semakin penting ketika informasi menyangkut program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan…
Jakarta Kebijakan insentif likuiditas yang diperkuat Bank Indonesia (BI) mulai September 2026 diarahkan untuk mendorong perbankan meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor produktif, investasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat intermediasi perbankan sekaligus mendorong ekspansi dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), BI meningkatkan…
Jakarta Pemerintah bersama otoritas moneter terus mendorong agar likuiditas perbankan tidak berhenti sebagai dana yang tersedia di sistem keuangan, tetapi benar-benar mengalir menjadi pembiayaan bagi sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut diperkuat melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia yang mulai berlaku September 2026. Kebijakan ini diarahkan…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Perekonomian nasional membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan likuiditas. Dana yang berlimpah di dalam sistem keuangan baru akan memberikan dampak nyata apabila mampu mengalir ke sektor produktif, mendorong ekspansi usaha, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks tersebut, langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan insentif likuiditas perbankan menjadi maksimal 6 persen dari…
Oleh: Aisha Gita )* Pemerintah bersama otoritas terkait terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui kebijakan yang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan, meningkatkan investasi, dan memperluas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian adalah penguatan likuiditas perbankan agar dapat tersalurkan secara optimal menjadi pembiayaan bagi sektor produktif. Ketersediaan likuiditas yang…
