Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan belanja yang produktif, sekaligus menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan APBN 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam postur yang disepakati, belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun, sementara…
Jakarta – Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama APBN 2027 di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Anggaran negara diarahkan untuk menjaga stabilitas, memperkuat daya tahan ekonomi, mendorong investasi, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. APBN 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026. Pemerintah dan DPR menetapkan target…
Oleh: Yusuf Rinaldi)* Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi Undang-Undang menandai dimulainya fase penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi. Namun, pencapaiannya membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan belanja negara. Konsistensi kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting agar dorongan pertumbuhan…
Oleh: Bara Winatha*) Pengesahan APBN 2027 menjadi langkah penting pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran negara tidak hanya diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, perlindungan masyarakat, serta perluasan investasi. Dengan pendapatan negara…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kemampuan dan kesiapan pertahanan negara, tidak hanya melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan, tetapi juga dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin, kemampuan, dan karakter bela negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan dan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Program ini menjadi bagian dari sistem pertahanan semesta yang menempatkan…
Jakarta – Sebanyak 2.241 Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi menjadi Komponen Cadangan (Komcad) setelah menyelesaikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Gelombang II Tahun Anggaran 2026. Program tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung kesiapsiagaan pertahanan sekaligus membentuk aparatur yang disiplin dan profesional. Latsarmil berlangsung selama 37 hari sejak 24 Agustus hingga 29…
Oleh: Sapto Martono *) Pembangunan ketahanan nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan kualitas serta ketangguhan sumber daya manusia sebagai pilar paling fundamental dalam arsitektur keamanan bangsa. Kebijakan strategis ini tidak lagi bertumpu semata pada pembaruan alutsista, modernisasi teknologi tempur, atau penguatan kekuatan militer konvensional, melainkan mengintegrasikan seluruh potensi nasional untuk menghadapi dinamika…
Oleh: Masykur Solehuddin *) Peta persaingan global yang kian dinamis serta meningkatnya kompleksitas ancaman nirmiliter menuntut setiap bangsa untuk memikirkan ulang cara mengelola seluruh sumber daya serta kekuatan strategisnya secara optimal dan terintegrasi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, paradigma ketahanan nasional bergeser menuju pendekatan terpadu yang menyatukan kekuatan sipil dan militer secara harmonis, modern,…
JAKARTA – Upaya memperluas jangkauan distribusi kebutuhan pokok terus dilakukan pemerintah melalui penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Koperasi ini dipersiapkan menjadi saluran penyaluran barang bersubsidi, mulai dari beras, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, hingga minyak goreng, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan strategis melalui jaringan ekonomi yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Presiden…
JAKARTA – Pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai saluran distribusi barang bersubsidi untuk memperpendek rantai pasok dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Melalui penguatan tata kelola dan koordinasi lintas lembaga, koperasi diarahkan menjadi simpul distribusi yang lebih teratur, transparan, dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan…
