Danantara Housing Expo Perkuat Akses Hunian bagi MBR dan Non-MBR

Jakarta – Sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, pemerintah menggelar Danantara Housing Expo 2026. Pameran ini menghadirkan beragam pilihan hunian dan fasilitas pembiayaan kompetitif untuk melayani kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta masyarakat umum. Direktur Utama PT PP Properti Tbk, Dyah Rahadyannie, menyatakan bahwa keikutsertaan perusahaan dalam Danantara Housing Expo merupakan bentuk dukungan…

Read More

Oleh: Aziz Rahman *) Kepemilikan rumah masih menjadi tantangan besar bagi generasi muda Indonesia. Kenaikan harga properti, keterbatasan uang muka, serta akses pembiayaan yang belum sepenuhnya ramah bagi pekerja muda membuat impian memiliki rumah kerap tertunda. Di sisi lain, kebutuhan hunian terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk usia produktif yang mulai memasuki fase membangun keluarga…

Read More

Danantara Housing Expo: Langkah Nyata Pertemukan Hunian dan Kemampuan Finansial Anak Muda

Oleh: Hanan Alfawazi*) Memiliki rumah pertama masih menjadi tantangan besar bagi generasi muda Indonesia. Kenaikan harga properti, keterbatasan uang muka, hingga skema pembiayaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat produktif sering kali membuat impian memiliki hunian harus ditunda. Karena itu, pendekatan baru yang tidak hanya berfokus pada penyediaan rumah, tetapi juga mempertemukan kebutuhan…

Read More

Mitigasi PHK Didorong Lewat Pemetaan Perusahaan agar Pekerja Tak Jadi Korban

Jakarta- Pemerintah bersama dunia usaha terus memperkuat langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global. Melalui kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja, pemerintah tengah menyusun sejumlah langkah mitigasi yang berorientasi pada pencegahan sejak dini. Pendekatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dunia…

Read More

Mitigasi PHK Diperkuat lewat Dialog, Insentif Bisnis, dan Perlindungan Tenaga Kerja

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui penguatan dialog sosial, pemberian insentif bagi dunia usaha, serta peningkatan perlindungan dan kompetensi tenaga kerja. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah tantangan ekonomi global, perlambatan permintaan ekspor, serta transformasi industri akibat perkembangan teknologi. Mitigasi PHK dilakukan dengan…

Read More

Pemerintah Perkuat Sinergi Mitigasi PHK Demi Stabilitas Ketenagakerjaan

*) Oleh : Kinan Aristi Penguatan sinergi dalam mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu agenda penting pemerintah sepanjang 2026 di tengah tekanan ekonomi global, perubahan struktur industri, dan percepatan transformasi teknologi. PHK bukan hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan penghasilan, tetapi juga memengaruhi daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi daerah, hingga iklim investasi nasional….

Read More

Pemerintah Bangun Sistem Deteksi Dini Cegah PHK

Oleh : Sutikno S )* Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu tantangan besar yang terus mendapat perhatian pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan teknologi, serta dinamika industri yang semakin cepat. Tekanan terhadap dunia usaha akibat perlambatan ekonomi, perubahan permintaan pasar, hingga meningkatnya persaingan global dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan tenaga kerja. Untuk…

Read More

Ketegasan BGN Menjadi Sinyal Pembenahan MBG Berjalan Lebih Serius

Oleh : Irfan Aditya )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagai program berskala nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar, implementasi MBG tentu menghadapi tantangan yang…

Read More

Presiden Prabowo dan Agenda Membersihkan Pemerintahan Daerah dari Korupsi

Oleh: Bagas Nurahman)* Agenda membersihkan pemerintahan daerah dari korupsi menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola pemerintahan nasional. Melalui penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta pembangunan budaya birokrasi yang berintegritas, Presiden mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan di daerah,…

Read More

Situasi Nasional Aman, Publik Diimbau Jaga Persatuan Jelang HUT Ke-81 RI

JAKARTA — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pihak mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan serta menyikapi informasi yang beredar di ruang digital secara bijak. Ajakan tersebut disampaikan seiring berbagai rangkaian kegiatan kebangsaan yang digelar menjelang peringatan hari kemerdekaan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari…

Read More