Oleh: Yusuf Rinaldi* Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan…
Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan Program Magang Nasional Angkatan II Batch III yang dijadwalkan mulai November 2026. Batch terbaru tersebut ditargetkan dapat memenuhi sisa kuota dari total 150 ribu peserta Magang Nasional tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah masih memiliki kuota sekitar 63 ribu peserta yang akan dioptimalkan melalui pelaksanaan Batch III. Melalui platform…
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah akan kembali membuka Program Pemagangan Nasional atau MagangHub batch 3 angkatan II untuk memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja. Pendaftaran peserta ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026, sementara pelaksanaan program dijadwalkan dimulai pada November mendatang. “Jadi 41.000 (peserta di batch kedua) ditambah angkatan batch pertama 46.000,…
Oleh: Salih Naga Pracipta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memasuki fase yang menentukan. Setelah pembangunan kelembagaan dan infrastruktur berlangsung, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Regulasi tersebut memberi landasan bagi pemerintah untuk membawa program dari tahap pembentukan menuju operasional yang…
Oleh : Achmad Baskoro )* Penyaluran barang bersubsidi membutuhkan tata kelola yang tidak hanya mampu memastikan ketersediaan pasokan, tetapi juga menjamin barang tersebut diterima masyarakat sesuai ketentuan. Dalam konteks tersebut, penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem distribusi yang lebih terintegrasi hingga tingkat desa. Kehadiran KDKMP sebagai simpul…
Oleh: Markus Wenda* Pembangunan ekonomi Papua memasuki fase yang semakin menjanjikan ketika penguatan ekonomi masyarakat mulai diarahkan hingga tingkat kampung. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan pusat-pusat kegiatan ekonomi kepada masyarakat. Bagi Papua, koperasi bukan sekadar bangunan, gerai, atau tempat transaksi, melainkan dapat menjadi wadah bersama untuk mengembangkan…
Oleh: Syifa Husniah *) Membangun kekuatan ekonomi nasional kini tidak lagi sebatas retorika, melainkan berwujud gebrakan nyata dari wilayah pedesaan. Desa bukan lagi sekadar penopang rantai pasok domestik tingkat bawah, melainkan bermetamorfosis menjadi pemain utama dalam arena perdagangan internasional. Terobosan pemerintah melalui Kopdes Merah Putih membuktikan bahwa komoditas lokal memiliki daya gempur tinggi untuk menembus…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa. Upaya tersebut mendapat dukungan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia melalui keterlibatan dunia usaha untuk membangun ekosistem koperasi yang terhubung dengan rantai pasok dan pasar yang lebih luas. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan KDMP dipersiapkan menjadi…
Jakarta – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai memasuki tahap operasional setelah pembangunan sekitar 23 ribu bangunan koperasi rampung di berbagai daerah. Pemerintah kini mempercepat proses verifikasi dan validasi sekaligus menyiapkan penempatan puluhan ribu manajer untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sebanyak 28.626 manajer KDKMP telah melewati proses rekrutmen dan…
JAKARTA – Pemerintah memastikan kesiapan anggaran untuk memenuhi kewajiban tahap awal pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pembayaran dilakukan melalui mekanisme yang terukur dengan verifikasi dokumen dan pengawasan berlapis guna menjaga transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan pembayaran kepada bank-bank Himbara diproses setelah…
