Oleh: Ricky Rinaldi*) Langkah berani pemerintah dalam menata dan mengendalikan ekspor komoditas strategis merupakan keputusan visioner yang sangat tepat demi menjaga kedaulatan serta ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan. Di tengah fragmentasi geopolitik global dan dinamika rantai pasok dunia yang rapuh, membiarkan sumber daya alam mentah terus mengalir ke luar negeri tanpa nilai tambah domestik…
Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, ketika muncul dugaan keracunan setelah konsumsi makanan MBG di sejumlah daerah, ukuran keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari bagaimana keselamatan penerima manfaat dijaga ketika terjadi…
JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan penanganan dua siswi asal Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), dilakukan dengan melibatkan tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Kedua siswi, Febiona Br Purba dan Agnesia Parulina Br Sitonga Febiola, kini…
Oleh: Bara Winatha*) Penanganan anak-anak yang terdampak dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya pemulihan korban dilakukan dengan memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan, pemeriksaan lanjutan, hingga rujukan bagi anak yang membutuhkan penanganan lebih komprehensif. Respons pemerintah tersebut menunjukkan bahwa keselamatan penerima manfaat menjadi bagian penting dalam keberlanjutan program MBG. Menteri Kesehatan Budi…
Jakarta — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kepastian hukum pertanahan sekaligus mendorong distribusi dan pemanfaatan lahan yang lebih berkeadilan. Kehadiran regulasi tersebut dinilai dapat memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria yang selama ini berlangsung lintas sektor. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala…
Jakarta – Pemerintah mengarahkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria untuk menjawab persoalan tumpang tindih regulasi, izin, kewenangan, hingga konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus memperkuat pelaksanaan reforma agraria secara lebih terpadu. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengatakan konflik…
*) Oleh: Rangga Dwi Arya Persoalan agraria di Indonesia tidak pernah semata-mata berkaitan dengan sertifikat, batas bidang tanah, atau administrasi kepemilikan. Di baliknya terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih kewenangan, konflik berkepanjangan, serta belum optimalnya akses masyarakat terhadap sumber agraria. Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma…
Oleh: Ricky Rinaldi*) Penataan ruang dan kepemilikan tanah di Indonesia telah lama dihadapkan pada persoalan klasik tumpang tindih izin konsesi yang memicu sengketa berkepanjangan antarpihak di berbagai daerah. Ketidakpastian hukum agraria tidak hanya merugikan masyarakat adat, petani kecil, dan warga pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada tanah ulayat, tetapi juga menghambat iklim berusaha yang sehat dan…
Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui proses verifikasi dan validasi sebelum aset diserahterimakan kepada pemerintah desa. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bangunan, kendaraan, serta sarana pendukung koperasi telah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sekitar 24…
Oleh : Irfan Aditya )* Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan kebijakan dan pembentukan kelembagaan semata. Pemerintah pusat menyadari perlunya turun langsung untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Langkah verifikasi dan validasi terhadap puluhan ribu bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih…
