Month: February 2025

Oleh: Wika Brigita Sari (* Pemerataan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah maju dan tertinggal, sering kali menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, melalui berbagai kebijakan strategis, terus berupaya mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia guna menciptakan kesejahteraan yang merata…

Oleh: Nasta Purnamasari (* Dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh pelosok negeri, sektor perbankan memiliki peran yang sangat strategis. Bank-bank nasional tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat mempercepat pembangunan inklusif. Melalui berbagai inisiatif dan inovasi, perbankan semakin aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun ekonomi…

Oleh : Jefry Gideon)* Semakin maraknya judi online di Indonesia telah menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat. Dari kalangan akademisi, mahasiswa, hingga organisasi kepemudaan, semua bersuara lantang menolak praktik yang merusak ini. Kesadaran kolektif untuk memberantas judi online terus menguat sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa. Institut Teknologi Sumatera (Itera) menjadi salah satu institusi…

Oleh: Raka Aditya Putra )* Judi online semakin marak dan mengkhawatirkan, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif. Berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, lembaga keagamaan, dan pemerhati sosial, telah menunjukkan kesadaran tinggi dalam mencegah dampak buruk judi online. Salah satunya datang dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (Prima DMI), yang secara…

Oleh : Kiran Aarya )* Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan mengorbankan layanan publik maupun menyebabkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Efisiensi dilakukan bukan untuk memangkas hal-hal yang berdampak…

Oleh : Nisa Indah Qamar )* Pemerintah telah mengambil langkah efisiensi anggaran yang signifikan, namun hal ini tidak akan mengganggu program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap memprioritaskan pendidikan dan kesejahteraan tenaga kerja, meskipun dalam situasi penghematan yang diperlukan. Terkait…