Month: February 2025

Oleh : Dhita Karuniawati )* Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkam swasembada pangan nasional di era pemerintahannya. Target swasembada pangan yang diberikan kepada Kabinet Merah Putih diproyeksikan lebih cepat 3 tahun dari yang ditetapkan sebelumnya. Pada akhir tahun 2025, Indonesia tidak akan melakukan importasi beras, jagung, hingga garam. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat….

*Oleh: Daffa Aula Pemerintah terus bergerak untuk mewujudkan cita-cita besar yakni membangun ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu menjadi swasembada pangan. Pemerintah yakin bahwa swasembada pangan bisa di capai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Keyakinan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet pada Rabu 22 Januari 2025 di Jakarta….

JAKARTA — Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dosen dengan menyiapkan skema terbaik untuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin). Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, termasuk pengajuan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun ke DPR serta penyelesaian harmonisasi Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar pencairan tunjangan tersebut. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menegaskan…

Oleh : Elisabeth Titania Dionne )* Pemerintah terus berupaya memastikan kesejahteraan tenaga pendidik dengan menyusun strategi terbaik untuk pembayaran tunjangan dosen. Langkah konkret telah dilakukan melalui pengajuan anggaran sebesar Rp2,5 triliun ke DPR, serta penyelesaian harmonisasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) yang kini menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini menjadi bukti…

Oleh : Safira Tri Ningsih )* Pemerintah menegaskan bahwa pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN tetap berpedoman pada mekanisme yang berlaku. Langkah-langkah administratif telah dilakukan secara bertahap guna memastikan kebijakan ini berjalan sesuai regulasi. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar tanpa kejelasan sumber, terutama yang menyangkut keterlambatan atau ketidakpastian…

Oleh : Farrel Haroon Jabar )* Keputusan pemerintah untuk membatalkan larangan pengecer menjual LPG 3 kg menegaskan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan kesigapan pemerintah dalam merespons keluhan publik yang mulai kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi. Langkah ini sekaligus…

Oleh : Wahyu Firmansyah )* Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat dengan merespons aspirasi masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Dalam rangka memastikan ketersediaan energi yang adil dan merata, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali pengecer menjual LPG 3 Kg bersubsidi. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan akses masyarakat…