Oleh : Andi Mahesa )* Penundaan penerapan tarif resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah produk impor dari negara mitra, termasuk Indonesia, merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif dan berdaya saing. Bagi Indonesia, keputusan ini bukan hanya angin segar, tetapi juga momentum penting untuk memperbaiki…
Oleh: Yusran Pratama )* Upaya pembaruan sistem hukum di Indonesia kembali menunjukkan kemajuan strategis dengan ditargetkannya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tahun ini. Pemerintah dan DPR menyadari bahwa revisi KUHAP adalah keniscayaan agar selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku efektif pada Januari 2026. Sinkronisasi kedua instrumen…
Oleh: Indira Sari )* Pemerintah terus meneguhkan komitmennya dalam membangun sistem peradilan pidana nasional yang adil, modern, dan transparan. Salah satu wujud konkret dari langkah ini adalah pembaruan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan melengkapi berlakunya KUHP baru pada 2026 mendatang. Pembaruan ini bukan hanya penting sebagai upaya harmonisasi…
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi ekonomi desa melalui program nasional Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini menjadi tonggak penting dalam pemerataan pembangunan dengan target pembentukan 80.000 koperasi di desa dan kelurahan seluruh Indonesia hingga Juli 2025, disertai dukungan dana negara hingga Rp5…
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah revolusioner melalui pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh penjuru Indonesia. Program ini menjadi bukti nyata dari komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat yang mandiri dan berkeadilan. Langkah monumental ini diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan…
Jakarta – Upaya pemerintah dalam memberantas judi daring atau judi online terus menunjukkan hasil signifikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan telah membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa pemblokiran rekening tersebut merupakan bagian dari…
Jakarta — Perang melawan Judi Daring kini tak hanya menjadi urusan aparat penegak hukum dan pemerintah, namun juga telah melibatkan tokoh-tokoh agama sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan masyarakat dari jeratan perilaku menyimpang ini. Gubernur Jambi Al Haris dengan tegas mengajak para dai dan penceramah untuk turut berperan aktif memberantas Judi Daring melalui pendekatan keagamaan. Ia…
Jakarta, — Pemerintah Indonesia menunjukkan ketegasan dan respons cepat dalam menghadapi kebijakan tarif dagang Presiden AS Donald Trump yang sempat mengganggu stabilitas ekonomi global. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, tim ekonomi nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengambil langkah konkret dalam diplomasi ekonomi untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat hubungan strategis…
Jakarta — Pemerintah Indonesia terus memperkuat strategi diplomasi ekonomi dalam menghadapi kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat. Langkah ini diambil untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga di tengah dinamika global yang sarat tantangan. Melalui dialog bilateral yang intensif dan pendekatan multilateral yang konstruktif, Indonesia berupaya mencari solusi terbaik guna menjaga stabilitas ekspor nasional. Pemerintah juga…
Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang, mengapresiasi keputusan Komisi III DPR RI yang menyetujui usulan agar advokat diberikan hak imunitas dalam menjalankan profesinya. “Dalam RDPU tadi, kami sangat apresiasi usulan dari Peradi SAI diterima oleh Komisi III, yaitu advokat itu punya hak imunitas, tidak…
