Penyesuaian Iuran BPJS Untuk Kepastian Jaminan Kesehatan Berkelanjutan

Oleh : Askara Dwi Wijayanto*) Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2026 secara bertahap menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan bahwa skema pembiayaan harus disusun dengan seimbang antara tiga pilar utama, yaitu masyarakat/peserta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan…

Read More

Skema Bertahap Kenaikan Iuran BPJS 2026 untuk Layanan Kesehatan Lebih Baik

Oleh: Rahman Prawira)* Sejak diluncurkan pada 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Indonesia di bidang kesehatan. Dengan cakupan lebih dari 250 juta jiwa, program ini tercatat sebagai salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Pemerintah mengumumkan rencana penyesuaian iuran secara…

Read More

Literasi Digital Jadi Langkah Strategis Pemerintah Putus Mata Rantai Judi Daring

Jakarta – Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memutus mata rantai praktik perjudian daring yang kian meresahkan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperkuat literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Edukasi digital dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya judi daring, terutama ketika praktik tersebut mulai merambah ke sektor vital, termasuk rekening bantuan…

Read More

Stop Judi Daring, Pemain Hanya Umpan Demi Untungkan Bandar

Oleh : Aditya Perwira )* Banyak orang percaya bahwa judi daring memberi peluang untuk menang besar. Padahal, sejak pertama kali mendaftar, mereka sebenarnya sudah masuk dalam sistem yang hanya memberi jalan menuju kekalahan. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa tidak ada pemain judi daring yang benar-benar bisa meraih keuntungan….

Read More

Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lewat Regulasi dan Kolaborasi

Jakarta — Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi mereka tidak hanya menopang perekonomian keluarga di tanah air, tetapi juga menghasilkan devisa besar bagi negara. Namun di balik peran signifikan itu, perlindungan terhadap PMI masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari keberangkatan, kepulangan, hingga reintegrasi dengan keluarga. Menyadari…

Read More

Pemerintah Perluas Penempatan PMI ke Jepang, Pastikan Perlindungan Hukum dan Kompetensi

Jakarta – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jepang. Dalam kunjungannya ke Tokyo, Karding bertemu Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF), Watanabe Yoichi. Ia menyampaikan apresiasi atas penyerapan PMI melalui skema Specified Skilled Worker…

Read More

Perluasan Penempatan PMI ke Jepang Bukti Serius Pemerintah Lindungi dan Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran

Oleh: Aulia Sofyan Harahap Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam memperluas peluang kerja sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan serangkaian pertemuan penting dengan pejabat Jepang untuk memperkuat kerja sama, baik dalam penempatan tenaga kerja maupun perlindungan hukum. Dalam lawatannya ke Tokyo, Karding…

Read More

Pemerintah Terus Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Oleh : Bayu Pradipta )* Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah lama menjadi bagian penting dalam dinamika pembangunan nasional. Peran mereka tidak hanya menggerakkan roda ekonomi keluarga di tanah air, tetapi juga menyumbang devisa dalam jumlah signifikan bagi negara. Namun, di balik kontribusi besar tersebut, terdapat tantangan yang kompleks, mulai dari keberangkatan hingga proses kepulangan. Oleh…

Read More

Pemerintah Kejar Paulus Tannos hingga OTT Wamenaker, Bukti Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu

JAKARTA — Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum dengan menindak kasus korupsi tanpa pandang bulu. Lembaga antirasuah itu tidak hanya mengupayakan ekstradisi buron kasus e-KTP Paulus Tannos yang masih ditahan di Singapura, tetapi juga berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Anggota Dewan…

Read More

OTT Wamenaker dan Ekstradisi Paulus Tannos Tegaskan Komitmen Antikorupsi Pemerintah

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi pemerintah terus menunjukkan berbagai macam langkah yang tegas dalam pemberantasan korupsi dengan membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Upaya serius tersebut terlihat dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dan proses ekstradisi buron kasus e-KTP, Paulus Tannos, yang tengah…

Read More