Month: August 2025

Jakarta — Pemerintah menyoroti hambatan regulasi dalam dunia kerja profesional yang dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya pengangguran di kalangan lulusan sarjana. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyebut adanya praktik mafia regulasi yang merugikan lulusan dan mempersempit akses kerja, khususnya di bidang-bidang seperti farmasi dan kedokteran. Menurut Immanuel, regulasi yang mewajibkan pendidikan profesi tambahan sering…

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik mafia regulasi yang dinilai menghambat akses tenaga kerja, khususnya di sektor farmasi dan kedokteran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, menyampaikan bahwa tumpang tindih dan kepentingan tersembunyi dalam regulasi telah menghalangi ribuan lulusan baru untuk segera masuk ke dunia kerja. “Kita…

Oleh : Kurniawan Wangsa )* Pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN terus menunjukkan komitmennya dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengelolaan beras yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Langkah tegas ini sekaligus membuktikan bahwa pemerintah tidak mentolerir praktik korupsi dalam sektor pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kasus ini bermula dari temuan adanya penyimpangan…

Jakarta – DPR RI tengah membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang bertujuan memperkuat regulasi dalam mengantisipasi peredaran konten bermuatan negatif di media massa maupun media online. Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang mengatakan pentingnya percepatan RUU Penyiaran demi menjawab tantangan penyiaran digital yang semakin kompleks. Khususnya dalam melindungi generasi muda dari konten digital…

Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran menjadi langkah strategis yang mendesak untuk segera diselesaikan guna menjawab tantangan penyiaran digital yang semakin kompleks. Di tengah gelombang disrupsi informasi dan pertumbuhan pesat platform digital, Indonesia memerlukan regulasi yang adaptif, terintegrasi, dan kuat secara hukum. Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan Revisi…

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menegakkan prinsip transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara sebagai bukti nyata perang terhadap korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa arah belanja negara saat ini tidak hanya difokuskan pada pemulihan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat daya saing dan daya tahan nasional secara menyeluruh. “Belanja negara difokuskan untuk penguatan…

Oleh : Zaki Walad )* Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi atas keberhasilan strateginya menurunkan angka kemiskinan nasional. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang selama ini menjadi persoalan bersama. Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun pertama pemerintahannya dengan agenda besar: menurunkan kemiskinan secara signifikan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Di tengah tantangan…

Jakarta – Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 adalah sebesar 8,47 persen, atau turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 dan 0,56 persen dibandingkan Maret 2024. Data terbaru mencatat penurunan angka kemiskinan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan efektivitas berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan…

Upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan terus menunjukkan hasil yang menggembirakan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional per Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen. Angka ini melanjutkan tren positif dari September 2024 yang tercatat 8,57 persen dan Maret 2024 yang mencapai 9,03 persen. Capaian ini menjadi sinyal bahwa strategi pembangunan…

Oleh: Esther Kurnia )* Dalam dinamika pembangunan nasional, penurunan angka kemiskinan menjadi indikator penting atas efektivitas kebijakan pemerintah. Maka ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data per Maret 2025 yang mencatat penurunan persentase penduduk miskin secara nasional menjadi 8,47 persen, ini bukan sekadar angka, tetapi sebuah sinyal kuat bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan mulai…