CKG Bukti Nyata 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Perjuangkan Keadilan Layanan Kesehatan

Jakarta – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Program ini bukan hanya memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pelayanan kesehatan yang inklusif dan mudah dijangkau, terutama…

Read More

Satu Tahun Prabowo-Gibran: CKG Sudah Menjangkau Hampir 30 Juta Warga

Jakarta – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pencapaian konkret mulai dirasakan luas oleh masyarakat, salah satunya melalui program unggulan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program yang diluncurkan pada 10 Februari 2025 ini telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. CKG merupakan salah satu dari tiga Program…

Read More

Satu Tahun Prabowo-Gibran: Hilirisasi Jadi Tulang PunggungAgenda Ekonomi Berdikari & Pertumbuhan Lokal

Oleh: Aria Dharma Putra *) Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai penguatan nyata agenda ekonomi berdikari melaluikebijakan hilirisasi yang semakin matang. Hilirisasi kini bukan sekadar jargon industrialisasi, melainkan strategi nasional yang memperkuat daya saing ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memastikan nilai tambah sumber daya alam tetapdi dalam negeri. Pemerintah menunjukkan bahwa agenda ini bukan proyek sesaat, melainkan fondasi struktural untuk menjadikan Indonesia mandiri secara ekonomisekaligus berdaulat dalam rantai pasok global. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada sektorhilirisasi hingga triwulan III 2025 mencapai Rp150,6 triliun. Nilai tersebutmemberikan kontribusi signifikan sebesar 30,6 persen terhadap total investasinasional yang mencapai Rp1.905,6 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menilai capaian ini menjadi bukti efektivitas kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Dalam dua tahun terakhir, porsi sektor ini meningkat tajamdari sekitar 25 persen menjadi di atas 30 persen. Menurutnya, lonjakan tersebutmencerminkan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia yang berbasis pada pengolahan sumber daya dan peningkatan nilai tambah industri. Peningkatan investasi terbesar datang dari sektor mineral, dengan nilai mencapaiRp97,8 triliun. Nikel mendominasi dengan kontribusi Rp42 triliun, disusul tembagaRp21,2 triliun, bauksit Rp15,6 triliun, besi baja Rp9,5 triliun, serta timah dan komoditas lain senilai Rp8 triliun. Dominasi ini wajar, sebab Indonesia memilikicadangan nikel sekitar 42 persen dari total global, menjadikannya pusat potensialbagi rantai pasok industri baterai kendaraan listrik dunia. Rosan menegaskan bahwaekosistem industri *Electric Vehicle Battery* di Indonesia kini sudah terbentuk secarautuh, mulai dari penambangan hingga daur ulang, yang menunjukkan arah jelasmenuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Di luar sektor mineral, hilirisasi juga menunjukkan kinerja gemilang pada sektorperkebunan dan kehutanan dengan nilai investasi Rp35,9 triliun. Dari jumlahtersebut, kelapa sawit menjadi kontributor terbesar sebesar Rp21 triliun, diikuti kayulog Rp11,7 triliun, serta karet dan biofuel masing-masing Rp1,6 triliun. Kontribusisektor ini tidak hanya memperkuat ekspor berbasis produk olahan, tetapi juga menumbuhkan industri turunan di daerah penghasil. Efek ganda (*multiplier effect*) yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangankerja baru, dan mendorong tumbuhnya kawasan industri berbasis bahan baku lokal. Kinerja serupa juga terlihat pada sektor minyak dan gas bumi dengan realisasiinvestasi Rp15,4 triliun, terdiri dari minyak bumi Rp10,4 triliun dan gas bumi Rp5 triliun. Sedangkan sektor perikanan dan kelautan mencatat investasi Rp1,5 triliunyang mencakup komoditas seperti ikan tuna, udang, rumput laut, hingga rajungan. Keberagaman sektor ini menandakan bahwa hilirisasi kini berkembang lintas bidang, tidak lagi terbatas pada mineral atau energi, tetapi merambah pangan, perikanan, dan kehutanan yang berpotensi besar bagi ekonomi daerah. Dari sisi wilayah, realisasi investasi hilirisasi tertinggi tercatat di Sulawesi Tengah sebesar Rp28,7 triliun, diikuti Jawa Barat Rp15 triliun, Maluku Utara Rp14,3 triliun, Nusa Tenggara Barat Rp14,1 triliun, dan Jawa Timur Rp9,8 triliun….

Read More

Proyek Hilirisasi Serap Investasi Besar dan Buka Lapangan Kerja di Daerah pada Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Oleh : Rahmat Hidayat )* Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru dalam strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada nilai tambah dan kesejahteraan rakyat. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan tersebut adalah percepatan proyek hilirisasi di berbagai sektor strategis. Hilirisasi tidak lagi sekadar jargon ekonomi, tetapi telah…

Read More

Setahun Pemerintahan Pragib Ditandai dengan Percepatan Hilirisasi Melalui Kerja Sama dengan Internasional

Jakarta – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional menunjukkan capaian penting melalui percepatan hilirisasi yang didukung oleh kerja sama internasional. Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi merupakan langkah transformasi struktural untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri berbasis inovasi dan nilai tambah. Upaya…

Read More

Tahun Pertama Prabowo-Gibran Dorong Hilirisasi Komoditas Lokal dan Nilai Tambah Daerah

Jakarta – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya memperluas makna ketahanan pangan dan hilirisasi komoditas lokal sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Kaltim bukan penghasil beras utama, tapi kita punya kekuatan lain. Laut kita luas, kebun sawit 3 juta hektare,…

Read More

Tahun Pertama Prabowo–Gibran: Menanam Pangan, Menyalakan Energi, Membangun Manusia Indonesia

Jakarta — Setahun setelah dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan hasil nyata dari janji mereka, yakni menjadikan Indonesia mandiri di bidang pangan, energi, dan sumber daya manusia (SDM). Sejumlah capaian di ketiga sektor tersebut menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah kini bergerak di jalur yang tepat — dari peningkatan…

Read More

Satu Tahun Prabowo–Gibran: Pemkab Tangerang Percepat Kesiapan Infrastruktur Proyek PSEL

Tangerang – Dalam mendukung agenda prioritas pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus mempercepat persiapan infrastruktur strategis untuk mendukung pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek strategis nasional ini dijadwalkan memasuki tahap persiapan konstruksi pada tahun 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2028 sebagai solusi…

Read More

Infrastruktur Energi Ramah Lingkungan, Langkah Nyata Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta – Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur nasional di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah mengambil langkah strategis dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) serta instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa…

Read More

Setahun Pemerintahan Prabowo, Pembangunan Infrastruktur Bebas Sengketa dan Hambatan Hukum

Jakarta – Dalam setahun pemerintahannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proyek infrastruktur strategis nasional berjalan tanpa hambatan hukum dan bebas dari persoalan sengketa lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK),…

Read More