Oleh : Vina G. )* Pilkada serentak 2024 baru saja selesai dilaksanakan dengan penuh antusiasme dan semangat demokrasi. Ribuan calon kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia berlomba untuk meraih hati rakyat dengan janji perubahan dan kemajuan. Namun, di balik proses politik yang penuh dinamika tersebut, ada satu hal yang harus selalu menjadi perhatian utama…
Oleh: Saki Ananta )* Pasca Pilkada serentak 2024, harapan besar mengemuka bahwa kepemimpinan baru di berbagai daerah dapat mempercepat reformasi ekonomi. Momentum ini dianggap strategis untuk menciptakan kebijakan yang inovatif, sesuai dengan tantangan lokal maupun global. Pemimpin yang baru terpilih diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketua…
Jakarta – Pemerintah telah mengumumkan paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah tantangan ekonomi global. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa stimulus ini mencakup insentif…
Oleh: Ahmad Riady )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat. Salah satu upaya konkret yang kini tengah dirancang adalah pembentukan Holding UMKM, sebuah inisiatif yang bertujuan memperkuat ekosistem usaha kecil dan menengah di Indonesia. Rencana pembentukan Holding ini dipimpin oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman…
Jakarta – Ekonom menyambut positif keputusan pemerintah yang hanya menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk barang-barang mewah. Kebijakan ini dianggap lebih efisien dan dapat mengurangi potensi beban bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Chief Economist Permata Bank sekaligus Head of Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede memandang, kebijakan PPN…
Oleh: Andika Pratama )* Pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 2025. Namun, penting untuk ditekankan bahwa kenaikan PPN ini hanya untuk barang-barang dan jasa yang tergolong mewah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk…
Oleh: Samantha Rozak *) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi perhatian utama dalam perjalanan pembangunan nasional Indonesia. Upaya mewujudkan Nusantara sebagai kota berkelanjutan dan inklusif tercermin dari berbagai langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke IKN pada November 2024, sejumlah aspek penting dalam pembangunan ini kembali ditekankan, menunjukkan…
Jakarta – Proses penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 segera memasuki tahap persidangan. Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang perdana untuk perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada 8 Januari 2025, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Proses ini merupakan bagian dari tahapan resmi yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024….
Jakarta – Setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan aparat keamanan untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman yang bisa mengganggu stabilitas keamanan dan persatuan bangsa. Walaupun proses demokrasi tersebut umumnya berjalan lancar, situasi pasca-Pilkada sering kali membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu dan berusaha memecah…
Oleh: Arkhan Gani* Sidang sengketa Pilkada serentak 2025 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai mekanisme yang memastikan keadilan dalam proses pemilihan, keberlangsungan sidang ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan (Apkam), untuk menjaminkelancaran dan ketertiban. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan sidang perdana Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) pada 8 Januari 2025. Sebelum itu, Buku Registrasi Perkara Konstitusi(BRPK) akan diumumkan pada 3 Januari 2025 untuk…
