Partisipasi Indonesia di BoP Tegaskan Komitmen Diplomasi Perdamaian Global

JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen diplomasi perdamaian global melalui partisipasi aktif Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada sidang perdana di Washington D.C. untuk membahas kelanjutan gencatan senjata di Gaza menunjukkan langkah konkret Indonesia dalam memperkuat arsitektur perdamaian dunia. “Saya berada di sini atas undangan Presiden Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan…

Read More

Lebih dari 20 Negara di BoP, Indonesia Jadi Bagian Aksi Internasional untuk Gaza

JAKARTA – Pemerintah memastikan stok pangan nasional aman dan harga tetap stabil sepanjang Ramadhan 2026 melalui penguatan produksi, optimalisasi cadangan, serta intervensi pasar yang terukur. Neraca pangan hingga April 2026 menunjukkan sembilan komoditas strategis berada dalam kondisi surplus sehingga menopang stabilitas pasokan dan harga. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional menegaskan produksi nasional tinggi…

Read More

BoP Summit, Indonesia Bawa Misi Perdamaian dan Advokasi Palestina di Washington

Oleh: Raka Dirgantara Presiden Prabowo Subianto melangkah ke Washington dengan mandat diplomatik yang tegas: mengawal perdamaian Gaza dan memperkuat advokasi bagi Palestina melalui forum Board of Peace. Kehadiran Indonesia dalam pertemuan perdana dewan tersebut bukan sekadar partisipasi simbolik, melainkan penegasan arah politik luar negeri yang aktif, terukur, dan berorientasi solusi jangka panjang. Dalam agenda yang…

Read More

Kepemimpinan Indonesia di Forum Perdamaian Internasional Makin Terlihat di BoP

Oleh: Rama Pradipta Indonesia menegaskan kepemimpinannya di forum perdamaian internasional melalui peran aktif dalam Board of Peace (BoP). Presiden Prabowo Subianto mengarahkan diplomasi nasional untuk tampil sebagai penggerak solusi, bukan sekadar pengamat dinamika global. Di tengah konflik Gaza yang masih menyisakan ketegangan, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut memperlihatkan posisi yang semakin diperhitungkan dalam percaturan perdamaian…

Read More

Pemerintah Pastikan Stabilitas Harga Bahan Pokok Selama Ramadan

JAKARTA — Pemerintah memastikan stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan hingga Idulfitri 2026. Berbagai upaya telah disiapkan agar masyarakat dapat menjalani ibadah dengan tenang tanpa dihantui lonjakan harga yang membebani. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diprioritaskan menjelang bulan suci. Melalui Perum Bulog,…

Read More

Ramadan Berjalan, Harga Bahan Pokok Dijaga Tetap Stabil

JAKARTA — Pemerintah memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga selama Ramadan 2026 melalui berbagai program intervensi pasar, distribusi logistik, serta sinergi lintas lembaga. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pangan pokok tersedia dengan harga terjangkau. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah…

Read More

Mengawal Upaya Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Selama Ramadan

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Bulan Ramadan selalu menghadirkan dinamika tersendiri dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Peningkatan konsumsi rumah tangga, perubahan pola belanja, serta lonjakan permintaan terhadap komoditas pangan strategis menjadi fenomena rutin setiap tahun. Dalam situasi tersebut, menjaga stabilitas harga bahan pokok menjadi agenda penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan ibadah…

Read More

Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun untuk Hapus Tunggakan BPJS Peserta Rentan

Pemerintah mempercepat program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan dan memperkuat keadilan layanan publik. Kebijakan ini difokuskan pada peserta kelas 3 yang selama ini terbebani tunggakan dan kesulitan mengakses layanan kesehatan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 triliun untuk mendukung program tersebut. Ia…

Read More

Langkah Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Demi Perlindungan Sosial

Pemerintah menyiapkan kebijakan penghapusan tunggakan iuran dan denda BPJS Kesehatan bagi peserta tertentu sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial. Kebijakan ini difokuskan pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3 yang selama ini mengalami kendala pembayaran. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden sebagai…

Read More

Pemutihan BPJS: Jalan Baru Perlindungan Sosial Nasional

Oleh: Ayu Sagita )* Komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan sosial terus diwujudkan melalui kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan pemerintah Indonesia memprioritaskan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3 yang selama ini menghadapi kendala pembayaran. Langkah pemerintah Indonesia tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan kesehatan secara adil dan…

Read More